Ilustrasi kawasan industri.

Serang - Ratusan buruh outsourching yang tergabung dalam Serikat Buruh Krakatau Steel (SBKS) secara tiba-tiba datang dan menduduki Kantor Gubernur Banten, Selasa (26/3).

Para buruh itu datang dengan tertib dan damai dengan tujuan menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk merealisasikan janjinya untuk melakukan mediasi antara PT KS dengan para pekerja.

Mediasi itu dilakukan guna menyelesaikan masalah upah minimum kota (UMK) Cilegon 2013 sebesar Rp2,2 juta yang belum dilaksanakan manajemen PT KS.

"Pasca aksi unjuk rasa yang kami lakukan di depan gerbang Kantor Gubernur, kami belum melihat adanya langkah-langkah konkrit dari Pemprov Banten untuk mempertemukan buruh dengan pihak manajemen PT KS," tegas Kepala Bidang Organisasi SBKS Muhari, di Serang, Selasa (26/3).

Berdasarkan pantauan SP, ratusan buruh outsourcing PT KS datang ke Kantor Gubernur dengan menggunakan sepeda motor. Mereka datang tidak untuk menggelar aksi unjuk rasa tetapi ingin menemui Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah.

Para buruh tersebut untuk menagih janji Pemprov Banten terkait UMK Cilegon yang hingga saat ini belum dilaksanakan PT KS.

Kehadiran para buruh tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian ini mengejutkan para pegawai di Kantor Gubernur. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, aparat kepolisian dari Polres Serang datang ke Kantor Gubernur untuk mengawasi para buruh tersebut. Para buruh dengan tertib menunggu untuk menemui Gubernur Banten.

Akhirnya utusan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten menemui para buruh untuk menyampaikan bahwa Pemprov Banten akan memenuhi tuntutan para buruh tersebut dan akan memanggil manajemen PT KS.

Untuk diketahui, pada aksi sebelumnya para buruh meminta Gubernur Banten agar segera menegur manajemen PT KS yang tidak mengindahkan SK Gubernur terkait UMK Cilegon 2013 senilai Rp2,2 juta. Manajemen PT KS hingga saat ini masih membayar gaji karyawan outsourcing di bawah nilai UMK sebesar Rp1.925.000.

Bukan hanya itu, buruh juga meminta agar PT KS tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para buruh PT KS.

"Kami yang berstatus buruh outsourcing sebanyak 1.500 orang terancam di-PHK. Kami meminta gubernur untuk segera bertindak guna menghindari bertambahnya angka pengangguran," kata Ketua SBKS Hasanudin.

Manager Corporate Communication PT K), Wisnu Kuncara mengatakan, pihaknya belum bisa memaparkan alasan perusahaan BUMN tersebut melakukan penangguhan UMK 2013.
Namun, melalui surat elektronik yang dikirim ke wartawan, Wisnu menyampaikan bahwa pihaknya sudah menanyakan hal itu kepada Corporate Secretary PT KS Andi Firdaus, bahwa permohonan penangguhan UMK itu diajukan karena kondisi finansial PT KS sedang tidak stabil.

Sementara terkait wacana PHK karyawan, PT KS juga dimungkinkan akan melakukan pengurangan pekerja. “Pekerja outsourcing PT KS kemungkinan akan diberhentikan, dinamika itu ada,” kata Wisnu.

PT KS juga sedang memproses kontrak baru kepada beberapa perusahan penyalur tenaga kerja yang sat ini telah mengajukan penawaran. Sebab, kontrak kerja bagi 4.000 pekerja outsourcing akan berakhir pada Juni 2013 ini.

“Sebanyak 40 perusahan penyalur tenaga kerja yang telah mengajukan penawaran untuk mengikuti tender,” katanya.

Terkait UMK Kota Cilegon Rp2,2 juta, Wisnu mengatakan, PT KS akan segera membayarkannya.

"PT KS pasti akan membayar gajir buruh sesuai UMK. Saat ini jajaran direksi PT KS bersama sejumlah perusahaan penyuplai buruh outsourching itu sedang dalam proses menghitung. Pembayarannya nanti akan dilakukan dengan cara dirapel," jelasnya.

Suara Pembaruan

Penulis: 149/YUD

Sumber:Suara Pembaruan