Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (tengah), didampingi komisioner KPU Juri Ardiantoro (kanan) dan Hadar Nafis Gumay (kiri), menghadiri Sosialisasi Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2014 kepada perwakilan partai politik peserta Pemilu 2014 di Jakarta

Jakarta - Peneliti Senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J Kristiadi mengatakan, seharusnya kedepan uang bukan faktor dominan di ranah politik. Partai politik (parpol) wajib lebih berpijak pada bagaimana mendidik kader. Sehingga kualitas kader yang kemudian duduk dipemerintahan dari kepala daerah hingga eksekutif bisa bermutu dan pelan-pelan bisa bangkit dari keterpurukan.

"Sekarang kompetisi politik tidak ada batasan yang jelas. Semua berkompetisi besar-besaran supaya bisa menang. Politik seharusnya petarungan yang dimana juga parpol perlu membangun karakter, selain itu juga sistem. Sistem harus bisa memagari dan memelihara sifat-sifar dan nurani anggotanya. Membangun karakter tak kalah pentingnya dengan membangun sistem. Saya mengajak menghentikan 'orgy corruption politic' yakni pesta pora yang sangat liar korupsi politik sehingga berharap 2014 itu jadi momen kemenangan rakyat," ujarnya dalam diskusi yang digelar Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) bertajuk Landscape Politik Indonesia: Menuju 2014, di Jakarta.

J Kristiadi menegaskan bahwa korupsi politik di Indonesia dampak buruknya sudah luar biasa. Dimana hampir semua parpol terkena kasus hukum terkait korupsi dan andil dalam korupsi itu sendiri. Musuh utama bangsa Indonesia jika masih ingin selamat dari 'kegalauan' negara hendaknya mulai dari pemberantasan korupsi politik.

Namun disisi lain, tambah J Kristiadi, korupsi yang menimpa para petinggi parpol bisa menimbulkan peradaban baru dari pemasok kader. Parpol menjadi melaksanakan revisi terhadap internalnya untuk menghasilkan kader yang lebih baik lagi. Selama ini ditambahkannya, penyelesaian penyakit yang ada di Indonesia cenderung tidak tepat dosis atau justru salah obat.
"Penyakitnya ada di parpol. Seharusnya hulu dari persoalan ini lah yang diselesaikan. Harus ada aturan main kompetisi poltik. Salah satunya mengatur dana partai dimana harus disampaikan secara transparan. Ini memang hal yang membosankan namun ini harapan, supaya kemenangan rakyat diciptakan," tegasnya.

Karena selama ini J Kristiadi, menilai, uang menjadi faktor kegalauan yang harus dihadapi oleh para elite partai politik. Besarnya dana yang diperlukan oleh calon elite politik untuk dapat menjabat pada posisi-posisi strategis di pemerintahan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, sangat besar. Hal ini dapat menimbilkan efek domino yang sangat besar, yaitu korupsi politik secara besar dan bersama-sama.

Wartawan senior, Budiarto Shambazy, menyatakan, bangsa Indonesia adalah bangsa penonton dimana sudah tidak percaya dengan keadaan politik dan hanya berperan sebagai penonton hingar bingar perpolitikan. Hal ini pernah terjadi di negara India ketika angka golput hampir mencapai 50 persen karena masayarakat apatis dengan perpolitikan dan tidak ikut andil dalam perpolitikan bangsanya. Padahal pemimpin pemerintahan berasal dari parpol.

"Tapi negara tersebut kemudian cepat mengatasinya dengan memberikan pendidikan politik secara nasional, namun di negara kita pendidikan poltitk itu nihil sekali. Voters makin tidak peduli. Saya berasumsi jumlah golput nanti bisa 50 persen. Ini ancaman terbesar dari demokrasi kita. Sudah saatnya elit politk mengadakan penyembuhan supaya keadaan ini tidak berlarut-larut," terangnya.

Pria yang akrab dipanggil Baz ini menambahkan, menjelang pesta demokrasi 2014, para elite politik dihadapkan dengan kegalauan politik. Setidaknya, ada dua hal yang menyebabkan politisi galau menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif mendatang, yaitu politik uang dan politik pemilih.

Para pemilih (spectators) banyak yang memutuskan untuk golput. Indikasinya sudah terlihat, seperti di Pilkada Sumatera Utara. Lebih dari 50 persen golput, dan itu bisa saja nanti akan berimbas pada 2014 mendatang. Para pemilih golput ini timbul, disebabkan sentimen negatif terhadap para calon pemimpinnya. Kurangnya pengetahuan terhadap figur calon pemimpin membuat para pemilih menjadi seakan tidak peduli.

Sementara itu, Direktur SSS, Ari Nurcahyo menjelaskan bahwa kegalauan politik di Indonesia sudah terjadi dari lapis elit dan lapis publik. Elit yang dimaksud adalah Presdien yang galau bahwa isu kudeta pada tanggal 25 Maret menimbulkan reaksi yang tampak sekali bahwa pemerintah galau dengan isu tersebut.

"Dia panggil tujuh jenderal. Lalu panggil tokoh ormas, lalu selurug pemimpin redaksi serta beberapa organisasi. Kegalauan presiden sangat jelas sekali. Apalagi dari aspek Partai Demokrat juga semakin membuat galau. KPU juga galau, dari 13 parpol jadi 15. KPU seharusnya punya ketegasan bahwa 13 parpol ya 13 saja sehingga tidak ada keraguan dari kinerja mereka. Selain itu juga ada kegalauan dari partai-partai Islam yang elektabilitas makin rendah," imbuhnya.

Dari elit publik, lanjutnya, kegalauan muncul dari berbagai tindakan aksi kekerasan yang tidak terungkap belakangan ini salah satunya peristiwa Lapas Cebongan di Yogyakarta, seakan menjadi teror bagi publik, teror hukum serta menghantui rakyat dari rasa aman.

Selain itu, dari aspek pangan dan kebutuhan lain juga sedang mengalami kegoncangan. Banyaknya kenaikan harga membuat publik semakin merasa terpuruk.

 

Suara Pembaruan

Penulis: WIN

Sumber:Suara Pembaruan