Ilustrasi hukum dan pengadilan.

Jakarta - Perkara yang menyangkut kehutanan tidak lagi ditangani oleh hakim umum dari pengadilan negeri. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Perusakan Hutan, bakal ada hakim khusus yang bertugas memeriksa kasus-kasus kehutanan yang terjadi di Indonesia.

Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja ICW, sekaligus anggota Koalisi Anti Mafia Hutan, mengatakan bahwa ide pembentukan hakim khusus atau ad hoc kehutanan itu adalah ide dari Komisi IV dan Kementerian Kehutanan (Kemhut), yang direalisasikan melalui RUU tersebut.

"Komisi IV DPR dan Kementerian Kehutanan saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H), dan dijadwalkan akan disahkan pada 2 April 2013," kata Emerson, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (29/3).

Emerson menjelaskan, berdasarkan Pasal 52 RUU P2H itu, disebutkan bahwa pemeriksaan perkara perusakan hutan di pengadilan negeri dilakukan oleh hakim khusus yang terdiri dari satu hakim karier dan dua hakim ad hoc.

Untuk memenuhi kebutuhan hakim yang diperkirakan berjumlah lebih dari 600 orang, RUU tersebut pun mengamanatkan Mahkamah (MA) Agung untuk melakukan proses rekrutmen. Hanya saja, menurut Emerson, MA sebagai pihak yang akan melakukan rekrutmen hakim ad hoc kehutanan itu, justru tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

"Informasi yang diperoleh koalisi, pihak MA tidak dilibatkan dalam proses pembahasan soal hakim ad hoc kehutanan," katanya.

 

Penulis: Rizky Amelia