Ketua DPD RI Irman Gusman (kiri) dan Todung Mulya Lubis (kanan)

Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan segera mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden Susilo Bamabang Yudhoyono (SBY) dengan para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Rapat konsultasi menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperluas kewenangan DPD dalam proses pembuatan UU.

"Rencananya secepatnya. Mungkin dalam minggu ini," kata Ketua DPD RI, Irman Gusman usai menghadiri upacara pengambilan sumpah anggota hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat di Istana Presiden, Jakarta, Senin (1/4).

Pekan lalu, MK mengabulkan gugatan DPD terkait UU 27/2009 tentang susunan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Dalam gugatannya, DPD RI meminta MK membatalkan 11 Pasal yang terdapat di UU MD3 dan 12 Pasal UU PPP. Alasannya, kedua aturan itu bertentangan dengan hak konstitusional DPD dalam menjalankan kewenangannya.

"UU ini mereduksi kewenangan DPD karena tidak mengikutsertakan DPD mulai dari pembahasan RUU hingga penyetujuan RUU. DPD sama sekali ditinggalkan. Padahal RUU yang dibahas itu menyangkut kewenangan DPD seperti otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, hingga pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Ini kewenangan yang dijamin dalam UUD 1945 tapi DPD malah tidak terlibat," kata kuasa hukum DPD, Todung Mulya Lubis pada persidangan pekan lalu.

Irman menjelaskan, rapat konsultasi untuk menindaklanajuti putusan MK tersebut. Ketiga lembaga yang ada harus duduk bersama untuk membicarakan dan menata kembali kewenangan terkait pembuatan UU.

Anggota DPD asal Sumatera Barat ini memaparkan selama ini, DPD hanya mengajukan usulan kepada DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU). DPD tidak terlibat dalam pembahasan di komisi-komisi yang ada di DPR hingga menjadi UU.

Dengan adanya putusan MK tersebut maka anggota DPD terlibat dalam pembahasan-pembahasan di Komisi. Namun tidak mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak RUU yang ada.

Menurut Irman, soal memberi persetujuan atau tidak itu hanya satu persen dari total pembuatan UU. Masalah persetujuan itu hanya di bagian paling akhir saja dari pembuatan UU. Selebihnya DPD terlibat langsung dalam membuat UU.

Dia menegaskan, sebuah UU yang disahkan tidak boleh membatalkan atau menghilangkan apa yang telah dibahas di komisi-komisi. Karena itu, tidak masalah bagi DPD jika tidak dilibatkan dalam persetujuan akhir karena semua substansi yang sudah dibahas komisi tidak bisa dihilangakan.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14

Sumber:Suara Pembaruan