Sebuah mobil water canon berusaha memadamkan api yang melalap Kantor Walikota Palopo saat terjadi kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan.

Jakarta - Direktur Institute for Local Development (ILD) Aleks Armanjaya mengemukakan bahwa kerusuhan yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (31/3) lalu, sebagai bentuk kekerdilan dan ketidakmatangan politik dari para kandidat yang bertarung. Kandidat yang matang bisanya menerima keputusan politik rakyat, tanpa harus buat rusuh jika tidak menang dalam Pilkada.

"Menang disyukuri, kalah diambil hikmahnya. Tidak ada rakyat yang bergerak untuk melakukan kehancuran sebagaimana di Palopo jika kandidatnya tidak berinisistatif untuk melakukan mobilisasi massa. Bahkan setiap keinginan massa yang mau merusak benih-benih demokrasi akan digagalkan oleh kandidatnya. Itu jika ada kematangan dalam politik," kata Aleks di Jakarta, Senin (1/4).

Lebih lanjut dikatakannya bahwa Kerusuhan di Palolo diduga terjadi akibat ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas hasil perhitungan Pilkada yang diumumkan KPUD Palopo. KPUD menetapkan pasangan Judas Amir-Akhmad Syarifuddin sebagai pemenang dengan meraih 37.469 suara. Sementara di urutan kedua adalah pasangan Haidir Basir-Thamrin Djufri dengan 36.731 suara.

Akibat kerusuhan itu, sejumlah kantor pemerintah, kantor partai politik, dan kantor media massa dibakar dan dirusak sekelompok warga bersenjata.
Kantor-kantor yang dibakar antara lain Kantor Camat Wara Timur, Kantor Wali Kota Palopo, Sekretariat Partai Golkar, serta kantor Harian Palopo Pos.

Selain membakar kantor, massa juga ikut membakar sejumlah kendaraan dinas di kantor Wali Kota. Tidak hanya pembakaran dan perusakan, perkelahian dan perang antarwarga juga terjadi di beberapa titik.

Aleks menjelaskan, kematangan kandidat sebagai tanda untuk melakukan kebaikan bagi masyarakat atau publik termasuk menjaga semua fasilitas negara. Selain itu kandidat harus bisa menerima bentuk hukuman politik rakyat dengan tidak memilih kandidat yang menurut komunitas fanatiknya sebagai yang terbaik dari semua kandidat lainnya.

"Kandidat yang kalah harus bisa menerima kekalahan karena kematangannya dalam berpolitik. Jika pun kalah karena ada yang tidak bisa diterima secara akal sehat atau logika hukum maka mekanisme yang sudah disiapkan negara ini perlu diambil yaitu membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Ini mekanisme hukum yang sudah disediakan dan harus dimanfaatkan, bukan membuat mekanisme sendiri yang bertentangan dengan hukum," ujarnya.

Dia mencurigai tidak legowonya kandidat menerima kekalahan karena menjalankan politik instan sebagaimana mewarnai iklim politik Indonesia saat ini. Dengan politik instan, para kandidat tidak mau kerja keras, namun ingin menikmati hasil yang maksimal. Maka ketika tujuan itu tidak tercapai maka mudah sekali marah, termasuk dengan membuat kerusuhan.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14

Sumber:Suara Pembaruan