Ilustrasi Partai Golkar

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali disomasi oleh lembaga Bela Keadilan. Somasi dilakukan, karena Ashraf merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi DKI Jakarta dan anggota Tim 9 (Tim Penjaringan dan Penyaringan dan Pemilihan) Calon Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta 2013 - 2017.

"Kami meminta kepada Ashraf Ali untuk mengundurkan diri dari jabatan di KONI dan Tim 9, sebelum kami mengajukan gugatan ke Pengadilan. Karena kami melihat ini merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara Ashraf Ali," kata Ketua Lembaga Bela Keadilan, Iqbal Tawakkal Pasaribu, Jumat (5/4).

Dia menjelaskan bahwa larangan menjadi pengurus komite olahraga Provinsi yang tidak boleh terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan publik telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No.3/2005.

"Bahwa Pasal 40 menyatakan Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik," jelas Iqbal.

Iqbal melanjutkan, berdasarkan ketentuan UU dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) sangat jelas menyatakan pejabat publik atau struktural tidak boleh menjadi Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota.

"Sebagai seorang pejabat publik seharusnya bapak memberikan citra atau figur yang berintegritas baik dan taat hukum kepada masyarakat," ungkapnya.

Hal ini diperparah dengan tindakan Ashraf Ali yang telah melanggar hukum sebagai Pejabat Publik (anggota DPRD DKI Jakarta) yang merangkap sebagai pengurus komite olahraga provinsi DKI Jakarta.

Suara Pembaruan

Penulis: H-14

Sumber:Suara Pembaruan