Ilustrasi siswa mengerjakan soal ujian nasional.

Kupang – Sejumlah bupati di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan keberatannya atas kebijakan pemerintah pusat tentang pembuatan atau penggadaan naskah Ujian Nasional (UN) yang dipusatka di Jakarta.

Marthen L Dira Tome, Bupati Sabu Raijua, mengatakan sangat kecewa dengan kebijakan tersebut. Ia menilai, dua tahun lalu, saat pembuatan dan penggadaan naskah UN dilakukan di Kupang biayanya lebih kecil dan tidak membuat sibuk banyak pihak. "Pemerintah pusat telah melakukan kesalahan yang merugikan masyarakat NTT pada umumnya dan Kabupaten Sabu Raijua pada khususnya " katanya.

Marthen, menghimbau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, merubah kebijakan itu dan mengembalikan pencetakan naskah UN ke daerah masing-masing.

Secara terpisah, Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Wutun, meminta agar pemerintah pusat membatalkan kebijakan tentang pencetakan naskah UN secara terpusat. Untuk NTT, ia minta diserahkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Provinsi. Dengan demikian pelaksanaan UN dapat berjalan serentak di 21 Kabupaten Kota se-NTT. "Pemerintah pusat harus memahami sebab NTT merupakan wilayah yang terdiri dari banyak pulau,” tukasnya. Ia menjelaskan lebih lanjut penundaan pelaksanaan UN, hingga waktu yang belum ditentukan menggangu konsentrasi dan mental siswa.

Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula, menyampaikan tertundanya pelaksanaan UN adalah untuk pertama kalinya terjadi. Tidak menutup kemungkinan, kerahasiaann UN bisa bocor. Ia menilai hal ini bisa dimanfaatkan sebagian pihak, dan merugikan banyak orang seperti masyarakat di NTT.

Agustinus, mengatakan, sudah seharusnya UN di NTT dilaksanakan secara serentak, jangan berbeda-beda waktunya. Penundaan UN yang dialami saat ini sangat menyedihkan dan menyusahkan masyarakat terlebih siswa peserta UN.

"Saya berharap kejadian ini jangan terulang kembali untuk tahun berikutnya. Serahkanlah kepada instansi teknis di daerah seperti dinas PPO Provinsi NTT yang memperbanyak naskah ujian serta perketat pengawasannya baik dari pekerjaan hingga pendistribusian sampai ke tempat tujuan. Pemerintah pusat harus percaya kepada pemerintah daerah. Pak Menteri Pendidikan harus mengetahui dulu persoalan di NTT," jelas Agustinus panjang lebar.

Penulis: YOS/AF