Pelayanan rumah sakit menggunakan kartu sehat.

Jakarta - Sekitar 700 orang Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ) seluruh Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan NTB hari ini, Senin (15/4) melakukan aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Mengenakan baju putih, mereka melakukan aksi simpatik dengan memberikan setangkai bungai dan leaflet kepada pengguna jalan. Mereka juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan aspirasi mereka, antara lain, "BPJS Mengancam 1.534 Keluarga Jadi Pengangguran", "Save Verifikator Jamkesmas for BPJS", "Kemenkes Selamatkan Kami", hingga "Kemenkes Lalai Lindungi Pekerjanya".

Dalam orasinya, koordinator aksi Agus Pramono menuntut agar VIJ menjadi bagian tak terpisahkan dari BPJS dengan status sebagai pegawai tetap. “Kami menuntut status sebagai pegawai tetap!“ kata Agus.

Selain menuntut Kementerian Kesehatan (Kemkes) memberi jaminan VIJ tetap dapat bekerja dengan status pegawai tetap, pihaknya juga menuntut dikeluarkannya bukti legal formal yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (SK Menkes atau Permenkes atau produk hukum lainnya).

“Pemerintah harus mengeluarkan bukti legal formal yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” terangnya.

Setelah aksi di bunderan HI, pihaknya akan menuju ke kantor Kemkes untuk bisa audiensi dengan Menkes. “Kami berharap Menkes kooperatif dengan tuntutan kami,” ujarnya.

Menanggapi aksi ratusan VIJ, anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh meminta agar Kemkes RI tidak lepas tangan. “Jika kemudian Kemkes lepas tangan, maka Menkes berpotensi melawan perintah Presiden dan melanggar UU,” terang Poempida.

Dia mengingatkan, sejak 2008 Kemkes mendapatkan apresiasi atas program Jamkesmas, dengan para verifikator ini menjadi tulang punggung untuk berjalannya program Jamkesmas agar menjadi program yang akuntabel. “Saya mengimbau Menkes agar tidak menyepelekan masalah status kepegawaian para Verifikator Independen Jamkesmas ini,” ujarnya.

Ditambahkan Poempida, Menkes harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para verifikator ini.

Beredar informasi yang mengatakan Kemkes sempat memberi ancaman-ancaman kepada VIJ. Ancaman juga ditujukan bila demonstrasi dilaksanakan. Bila demonstrasi dilaksanakan, Kemkes akan lepas tangan tentang status kepegawaian para verifikator ini di kemudian hari. Ada pula ancaman bahwa semua verifikator yang berdemo akan mendapatkan sanksi.

Menanggapi rumor ancaman itu Poempida mengatakan, “Saya tidak habis pikir jika Kemkes sebagai lembaga pemerintahan yang terhormat melakukan ancaman-ancaman seperti itu. Apakah Kemkes tidak pernah paham akan keberadaan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan?” tanyanya.

Demonstrasi  dan Mogok adalah hak dari serikat pekerja, untuk melakukan tuntutan apabila diperlakukan tidak adil. Bisa saja memang Kemkes tidak pernah paham dengan UU Ketenagakerjaan ini yang sudah dilanggar, karena telah mempekerjakan pekerja kontrak selama lebih dari 5 tahun. “Padahal, sesuai UU tersebut, setelah 3 tahun, pegawai kontrak harus diangkat menjadi pegawai tetap,” tegasnya.

Peompida juga mengatakan, mengacu surat dari Menteri Sekretaris Negara bernomor B-257/M.Sesneg/D-3/SR-04.08/03/2013, tertanggal 14 Maret 2013, yang merupakan jawaban Presiden dari surat pengaduan VIJ.

“Surat dari Mensesneg jelas memerintahkan Menkokesra, MenPAN, dan seluruh dinas kesehatan, untuk dapat menyelesaikan status kepegawaian para verifikator yang tidak jelas ini,” ujarnya.

Poempida menambahkan, rencananya, siang ini pukul 13.00 WIB, perwakilan VIJ akan diterima Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Investor Daily

Penulis: INA/NAD

Sumber:Investor Daily