Ilustrasi kapal laut nelayan

Serang - Sebanyak 5 unit kapal bantuan dari pemerintah pusat untuk nelayan di Banten pada tahun anggaran 2012 disinyalir mubazir, karena hingga saat ini kapal tersebut belum bisa dioperasikan para nelayan lantaran belum dilengkapi surat -surat.

Pelaksana Harian Kepala UPTD TPI Binuangeun, Kabupaten Lebak Ahmad Hadi mengatakan, di wilayahnya terdapat dua kelompok nelayan yang mendapatkan kapal. Namun sampai saat ini kapal tersebut belum beroperasi karena belum ada surat-suratnya.

Ahmad menjelaskan surat-surat yang sudah diterima kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan yakni Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Sedangkan surat pas ukur kapal, Surat Layak Operasi (SLO) dan Surat Pemberangkatan Berlayar (SPB) hingga saat ini belum ada.

Kondisi dua kapal bantuan tahun 2012 yang diterima oleh dua kelompok nelayan tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan kapal bantuan yang diterima pada 2011 lalu.

“Kapalnya lebih bagus dari tahun 2011 lalu. Namun surat-suratnya belum lengkap sehingga belum bisa diopreasikan ,” ujar Ahmad, Senin (15/4).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, kapal bantuan untuk nelayan seharusnya bisa dioperasikan pada awal tahun 2013. Karena bantuan kapal untuk nelayan itu telah diberikan sejak tahun 2012.

“Seharusnya kapal itu pada bulan April 2013 sudah bisa dioperasikan para nelayan,” ujar Herman Khaeron, di sela-sela kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Banten, Senin (15/4).

Herman Khaeron juga mengakui kapal untuk Banten tahun 2012 itu belum memiliki surat-surat kelaikan kapal. Untuk itu, dirinya telah meminta kepada Gubernur Banten agar mengirimkan surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kami sudah meminta kepada Gubernur Banten agar menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan agar surat-surat kapal bantuan untuk nelayan itu segera dilengkapi,” ujarnya.

Herman Khaeron juga mengatakan, kapal bantuan dari pemerintah tersebut jangan sampai dibiarkan terlantar terlalu lama, dan dihawatirkan menjadi rusak.

“Jika terus dibiarkan, maka akan menjadi mubazir. Jika terjadi demikian, bagaimana bisa meningkatkan kesejahtraan bagi nelayan,” ujarnya.

Dia menegaskan jika dalam proyek bantuan kapal pada 2012 ini kembali ditemukan masalah dugaan korupsi, seperti bantuan kapal pada 2011 lalu, aparat hukum perlu segera melakukan penyelidikan.

“Setiap satu kapal itu nilainya Rp 1 miliar hingga Rp 1,2 miliar miliar,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah mengatakan kapal 30 GT bantuan dari pemerintah pusat untuk nelayan Banten, izinnya dari pusat. Untuk itu diharapkan kunjungan Komisi IV DPR RI ke Banten bisa mambantu agar izin untuk pengoperasioan kapal nelayan itu akan segara keluar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk diketahui Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan dua pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembuatan delapan unit kapal kayu senilai Rp 12 miliar pada tahun anggaran 2011.

Kedua pejabat tersebut yakni, Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan DKP Provinsi Banten, H Mahyudin, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kasubag Umum DKP Provinsi Banten, Ade Burhanuddin, selaku panitia lelang dalam proyek tersebut.

Selain itu Kejaksaan juga telah menetapkan satu tersangka lainnya yakni Alimudin dari perusahaan pembuat kapal. Namun para tersangka tersebut hingga saat ini belum jelas penanganannya oleh Kejagung. Berkas perkara para tersangka masih mengendap di Kejagung dan belum dilimpahkan ke pengadilan Tipikor.

Suara Pembaruan

Penulis: 149

Sumber:Suara Pembaruan