Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan selalu berusaha optimal dalam upaya memiskinkan koruptor. Hal itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Bahkan, menurut Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, upaya yang dilakukan dalam memiskinkan koruptor juga dengan menggunakan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Namun demikian, diakui Zulkarnain, upaya KPK tersebut terkadang terkendala dengan peraturan yang tidak maksimal, tidak tegas, dan terlalu multitafsir. Sehingga hal itu menimbulkan perbedaan pendapat dalam proses persidangan, dan menghasilkan perampasan aset yang gagal.

"Kita (KPK) mencoba mengoptimalkan upaya pemiskinan koruptor. Namun, upaya kita belum semua sependapat. Itulah yang terkendala," kata Zulkarnain, ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (17/4).

Selain itu, Zulkarnain mengakui bahwa dari sisi lembaganya sendiri masih terbatas. Dalam arti keterbatasan waktu dalam memroses berkas perkara, sehingga tidak maksimal dalam melacak aset yang diduga hasil korupsi dan harus dirampas untuk negara.

"Sebagai contoh, jika dari awal kita temukan ada TPPU, bisa kita proses bersamaan. Tetapi, terkadang TPPU tidak terjadi lebih awal. Sehingga, belum sempat diproses, tapi sudah harus ke persidangan," ujar Zulkarnain.

Oleh karena itu, lanjut Zulkarnain, hal ini secara Undang-Undang harus diperkuat dan diperjelas. Lebih dari itu, diharapkan pula agar hukuman bagi pelaku korupsi bisa diperberat.

Suara Pembaruan

Penulis: N-8

Sumber:Suara Pembaruan