Ketua DPRD Bogor, Iyus Djuher

Jakarta - Keterlibatan kader Partai Demokrat (PD) yang juga Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher, dalam kasus suap tanah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah bukti tak ditaatinya Pakta Integritas PD yang didorong Majelis Tinggi PD.

"Pakta integritas sih ada, tapi korupsi jalan terus. Itu kan di atas kertas, tapi kelakuannya kan ada di masyarakat," kata Pengamat Politik UI, Iberamsyah, di Jakarta, Kamis (18/4).

"Ini bukti bahwa yang terpenting bukan pakta integritas, melainkan moral yang harus ditempa. Pakta integritas, tidak memberi dampak apa-apa," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa kasus korupsi yang terus-menerus menerpa PD akan membuat citra partai tersebut terus merosot. Semakin banyak kasus korupsi terkait PD yang terbongkar maka akan semakin hilang kepercayaan masyarakat, hingga berujung pada citra partai yang makin parah.

"Pasti makin terpuruk elektabilitasnya," imbuh dia.

Kader PD memang diwajibkan menandatangani Pakta Integritas beberapa waktu lalu, untuk menjauhkan semua kader PD dari tindakan koruptif.

Karena itu, PD dikabarkan langsung memecat Iyus Djuher setelah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK.

Seperti diketahui, KPK telah resmi menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait pengurusan izin tanah seluas 100 hektare di Desa Antajaya, Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat. Rencananya lahan tersebut akan digunakan untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).

Menurut Johan, Iyus diduga menerima uang Rp 800 juta dari tersangka SS yang merupakan Direktur Utama PT Garindo Perkasa. Ua dititipkan melalui UJ salah satu staf Iyus di Pemkab Bogor.

Selain itu, empat orang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SS direktur utama PT GP , LWS staf honorer di Pemkab Bogor, NS yang diduga ada kaitannya dengan PT Garindo Perkasa, dan UJ salah satu staf Pemerintah Kabupaten Bogor.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho