Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah bersyukur belum pernah ditawari gratifikasi seks.

"Alhamdulillah belum ada yang pernah menawarkan, menggoda saya. Ngeri betul," kata Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/4).

Menurutnya, secara norma memang belum diatur mengenai sanksi gratifikasi seks. "Kalau merujuk pada UU KPK, pengertian gratifikasi tidak semata-mata dalam bentuk materi. Hakim bisa mengembangkan kasus suap ke gratifikasi lain, gratifikasi seks misalnya. Itu yang diutarakan Toto Hutagalung," ujarnya.

Ketika ditanyakan apakah gratifikasi seks perlu diatur, Basarah mengungkapkan bahwa pihaknya sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kita lagi bahas RUU KUHP. Saya kira dalam RUU KUHP hal itu sudah diatur dan bisa diatur terkait perzinahan itu. Dia bisa menjadi panduan KPK dalam menjerat gratifikasi seks," tandas anggota Komisi III DPR ini.

Suara Pembaruan

Penulis: C-6/AF

Sumber:Suara Pembaruan