Ilustrasi eKTP

Jakarta - Proyek pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Electonic KTP (E-KTP) jalan terus, sekalipun salah satu anggota konsorsium yaitu PT Sandipala Arthaputra (SAP) terlilit utang.

Utang PT SAP adalah urusan pribadi, yang tidak ada kaitannya dengan konsorsium utama pembuatan E-KTP yaitu Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

“Terkait penghentian produksi oleh PT SAP, konsorsium PNRI meyakini tidak akan mengganggu penyelesaian proyek E-KTP. Sebab, sisa pekerjaan PT SAP yang harus diselesaikan kurang lebih hanya empat juta kartu dan berdasarkan perjanjian bisa diambil alih oleh konsorsium PNRI,” kata kuasa hukum Konsorsium PNRI Jimmy Simanjuntak di Jakarta, Jumat (19/4).

Ia menanggapi berita yang berkembang selama ini yang menjelaskan proyek E-KTP terhenti karena PNRI tidak membayar utang kepada PT SAP. Dia menjelaskan konsorsium PNRI terdiri atas lima perusahaan yaitu PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT. Quadra Solution, dan PT SAP.

Perum PNRI dan PT SAP memiliki tugas mencetak blangko E-KTP dan personalisasi. PT Sucofindo memilik tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan teknis. PT LEN Industri bertanggungjawab mengadakan perangkat keras AFIS. Sementara PT Quadra Solution bertugas mengadakan perangkat keras dan lunak dalam proyek E-KTP.

Dalam perjalanannya, konsorsium PNRI menerima pemberitahuan dari Bank Artha Graha bahwa PT SAP telah menjaminkan tagihan pembayaran yang menjadi miliknya untuk pekerjaan proyek E-KTP ke. Hal ini baru diketahui konsorsium PNRI setelah proyek E-KTP berlangsung cukup lama.

“Salah satu Direktur PT SAP yaitu Vecky Alex Lumantauw mengirim surat permintaan kepada konsorsium PNRI untuk membayarkan pembayaran termin milik PT SAP ke rekening PT SAP di Bank Artha Graha. Namun, hal ini dibantah oleh surat Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT SAP.

Ia meminta konsorsium PNRI menyetor ke rekening perusahaan yang ada di Bank BCA. Namun dalam perjalanannya rekening BCA tersebut telah diblokir atas permintaan Kepolisian. Paulus Tannos menjadi pemegang 60 persen saham PT SAP, sedangkan Vecky Alex Lumantau meguasai 40 persen.

"Sengketa kedua direktur itu berlanjut sampai adanya laporan pengaduan ke pihak kepolisian oleh Vecky terhadap Paulus sebanyak tiga kali,” jelas Jimmy.

Ditegasnya, pembayaran milik PT SAP yang saat ini ada di konsorsium adalah sejumlah kurang lebih Rp 150 miliar. Pembayaran itu terdiri atas pembayaran termin yang cair pada bulan Desember 2012 sebesar Rp 56-60 miliar dan pembayaran termin yang cair pada akhir bulan Maret 2013 sebesar Rp 90 miliar.

Konsorsium PNRI telah memanggil para pihak yang bersengketa dan mendengar penjelasan masing-masing mengenai duduk permasalahan yang terjadi. Konsorsium PNRI telah menjelaskan bahwa pembayaran milik PT SAP masih utuh dan tidak pernah diambil alih oleh konsorsium PNRI, serta akan disetorkan segera setelah adanya penyelesaian atau pun putusan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian tidak merugikan pihak manapun termasuk konsorsium PNRI yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan ini.

Menurutnya, meski pembayaran PT SAP masih ditahan, Konsorsium PNRI selama ini telah beritikad baik dengan membantu PT SAP yang menunggak pembayaran kepada beberapa pihak vendor dengan cara mem-bridging (meminjamkan) dana dengan langsung membayar kepada vendor-vendor.

Dana bridging ini tidak diambil dari hak pembayaran PT SAP. Konsorsium PNRI juga menawarkan pembayaran tunggakan PT Sandipala ke sejumlah vendor, dengan menggunakan pembayaran termin milik PT Sandipala. Hal itu semata-mata dilakukan agar pelaksanaan proyek E-KTP dapat terus berjalan dan PT SAP dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai kontrak.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14

Sumber:Suara Pembaruan