Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Kupang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi direncanakan akan meresmikan Kabupaten Malaka sebagai daerah otonomi baru (DOB) dan menjadi kabupaten ke-22 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang merupakan pemekaran dari kabupaten induk, Belu, pada Senin (22/4) mendatang di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Belu, Joachim Lopez, melalui telepon genggamnya dari Kupang, Sabtu (20/4). Joachim mengatakan, awalnya peresmian direncanakan pada 18 April, namun Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menjadwal ulang menjadi Senin 22 April, karena harus disesuaikan dengan waktu Mendagri.

Lebih jauhm Joachim mengatakan, penetapan Malaka sebagai daerah otonomi baru sendiri, dilakukan pada Jumat 14 Desember 2012 lalu, dalam rapat paripurna di DPR RI. Ini dinilai merupakan langkah maju pemerintah pusat dalam upaya menyejahterakan masyarakatnya, khususnya yang berada di wilayah selatan Belu yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratic Timor Leste (RDTL).

"Kami sebagai pemerintah daerah patut memberikan apresiasi atas semua dukungan dan kerja sama semua pihak, yang terus berjuang untuk menghasilkan pemekaran daerah tersebut, untuk kesejahteraan masyarakat di daerah itu," katanya.

Joachim menuturkan, upaya menjadikan Malaka sebagai daerah otonomi baru terpisah dari Kabupaten Belu, bukan semata karena keinginan, tetapi sudah merupakan kebutuhan masyarakat yang hidup di wilayah selatan RI itu. Ditegaskannya, sudah saatnya daerah perbatasan RI-Timor Leste di bagian selatan Kabupaten Belu itu, bisa lebih maju serta mendapatkan sentuhan pelayanan yang lebih baik, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Ditambahkannya, Pemerintah Kabupaten Belu selaku kabupaten induk pun, mendukung dan sangat serius melakukan semua kewajibannya sebagai sebuah langkah pemenuhan administratif, dengan menghibahkan sejumlah anggaran untuk pemekaran daerah tersebut.

"Untuk tahap pertama, sudah kita alokasikan Rp3 miliar, dan akan terus dialokasikan hingga kabupaten baru tersebut sudah bisa menganggarkan dananya sendiri oleh pemerintahnya sendiri," kata Joachim.

Disebutkan, perjuangan Kabupaten Malaka oleh leluhur dan tokoh masyarakat di Belu Selatan itu telah dilakukan sejak tahun 1966. Namun, baru direstui oleh DPR RI pada Desember 2012 lalu. DOB Malaka dengan demikian menjadi kabupaten ke-22 di NTT, yang berbatasan langsung dengan Distrik Bobonaro dan Distrik Covalima di RDTL.

 

Suara Pembaruan

Penulis: YOS

Sumber:Suara Pembaruan