Mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen (Pol) Djoko Susilo (DS) meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta.

Jakarta - Salah satu kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Djoko Susilo, Teuku Nasrullah memastikan bahwa kliennya akan menghadiri sidang perdana yang akan di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, pada Selasa (23/4) siang ini.

"Hari ini beliau akan hadir di sidang, duduk mendengarkan dakwaan," kata Nasrullah ketika dihubungi, Selasa (23/4) pagi.

Namun, Nasrullah mengatakan kliennya memang dalam kondisi kurang begitu sehat dikarenakan keadaan cuaca yang tidak menentu.

Terkait berkas perkara, Nasrullah mengaku tim kuasa hukum membutuhkan waktu tidak sedikit untuk sekadar mendistribusikannya ke tim kuasa hukum lainnya. Mengingat, berkas perkara yang dikirimkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK setinggi hampir 1,5 meter.

"Kita menerima berkas perkara memang minggu lalu. Tetapi, kita membutuhkan waktu empat hari untuk membuat salinannya dan disebarkan ke tim yang lainnya. Sehingga, baru terdistribusi Jumat lalu," ungkap Nasrullah.

Oleh karena itu, lanjut Nasrullah, surat dakwaan sebanyak 135 halaman yang ada dalam berkas perkara tersebut belum sempat dipelajari. Sehingga, belum bisa memberikan tanggapan atas dakwaan jaksa.

Seperti diketahui, sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) milik tersangka Irjen Pol Djoko Susilo, rencananya digelar pada Selasa (23/4) jam 12.00 WIB.

Menurut informasi, sidang dengan terdakwa Djoko Susilo tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis, Suhartoyo.

Berkas perkara atas nama Djoko Susilo memang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Bahkan, menurut informasi, berkas perkara milik Djoko tersebut setinggi 1,5 meter.

KPK memang menetapkan Djoko sebagai tersangka kasus korupsi simulator dan juga pencucian uang terkait pengadaan simulator yang merugikan negara sekitar Rp 121 miliar.

Jenderal Bintang Dua ini, diduga melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi dengan menyamarkan menyembunyikan, mentransfer dan mengubah bentuk uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Sejauh ini, KPK sudah menyita total 41 aset milik Djoko Susilo. Aset tersebut terdiri dari 28 tanah dan tanah bangunan, tiga Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), empat buah mobil dan enam buah bus penumpang.

Jumlah aset tersebut, termasuk penyitaan rumah dan bangunan di Perumahan Harvestland Jl. Raya Kuta dan sebidang tanah seluas 7.000 meter di Desa Sudimara Tabanan, Bali.

Suara Pembaruan

Penulis: N-8

Sumber:Suara Pembaruan