Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, Nurhayati, menjalani pemeriksaan hingga sebelas jam di kantor KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji berkaitan dengan permintaan izin lokasi tanah pembangunan tempat pemakaman bukan umum.

Usai diperiksa, Nurhayati mengaku penyidik hanya mencecarnya soal tuga pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai Sekda Pemkab Bogor.

"Saya ditanya soal tupoksi saja," kata Nurhayati di kantor KPK, Selasa (23/4).

Nurhayati menolak menjelaskan lebih lanjut soal pertanyaan yang diajukan penyidik KPK. Sementara itu, Burhanuddin yang merupakan Kepala Dinas Tata Ruang Pemkab Bogor juga kompak menyebut pemeriksaan ini hanya terkait tupoksi.

"Soal tupoksi, tidak ada soal lahan," kata Burhanuddin.

Kemudian Rosaidi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga mengamini dua rekannya yang keluar berbarengan dari lobby gedung KPK.

"Hanya tupoksi, tidak ada yang lainn ya," kata Rosaidi.

Hari ini, KPK memeriksa Sekda Pemkab Bogor Nurhayati terkait kasus dugaan pemberian hadiah atau janji berkaitan dengan permintaan izin lokasi tanah pembangunan tempat pemakaman bukan umum.

KPK juga memeriksa Ajudan Bupati Bogor bernama Agung, Burhanuddin Kepala Dinas Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bogor, Rosaidi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Adang Standar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Doni Kepala Sub zbagian aasisten Pemerintahan.

Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nana Supriatna.

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan pemberian hadiah atau janji berkaitan dengan permintaan izin lokasi tanah pembangunan tempat pemakaman bukan umum.

Mereka adalah Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher, Usep Jumenio pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor, Listo Welly Sabu pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Bogor, Nana Supriatna pihak swasta dan Sentot Susilo Direktur Utama PT Garindo Perkasa.

Iyus disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Usep dan Listo disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Nana diduga melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Sementara Sentot disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Penyidik KPK juga mengamankan barang bukti berupa dua buah mobil, yaitu Toyota Rush dan Toyota Avanza. Selain itu, uang senilai Rp800 juta juga diamankan KPK.

Usai penetapan tersangka, KPK akan melakukan upaya penahanan terhadap empat tersangka di rumah tahanan Polres Jakarta Selatan dan Cipinang untuk 20 hari pertama.

Empat orang lainnya yang ikut diamankan terkait kasus ini, yaitu dua orang supir, Imam dari pihak swasta dan Aris Munandar staf Iyus Djuher tidak ditetapkan menjadi tersangka. Keeempatnya, kata Johan dilepaskan karena tidak terlibat dalam perkara ini.

Selasa (16/4), KPK mengamankan tujuh orang, di sebuah rest area di Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang diduga tengah melakukan transkasi penyuapan terkait peizinan penggunaan tanah.

Tujuh orang yang diamankan KPK tersebut adalah Sentot Susilo Direktur PT Garindo Perkasa beserta supirnya, Listo Welly Sabu pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Bogor beserta supirnya, Nana Supriatna yang memiliki kaitan dengan PT Garindo Perkasaa, Usep Jumeniosalah satu staf pegawai di Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Imam pihak swasta.

Sentot dan Nana diduga telah memberikan uang kepada Usep.

Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 800 juta dalam bentuk pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000. Selain uang, KPK juga mengamankan dua buah mobil, yaitu Toyota Rush dan Avanza.

Sehari kemudian, KPK menangkap Ketua DPRD Bogor, Iyus Djuher di rumahnya, di kawasan Ciomas Bogor, Jawa Barat beserta asistennya, Aris Munandar.

Berdasarkan penelusuran, diketahui PT Garindo Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum yang beralamat di Cibubur Square.

Sedangkan izin lokasi tanah yang dimaksud diketahui untuk pemakaman khusus seluas 100 hektar di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor.

Penulis: Rizky Amelia