Ilustrasi siswa mengerjakan soal ujian nasional.

Serang - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 ini, ternyata tidak hanya diwarnai persoalan keterlambatan pengiriman naskah soal, buruknya kualitas kertas jawaban, dan kurangnya naskah soal, serta pengunduran jadwal pelaksanaan UN.

Ternyata, di balik berbagai persoalan yang ada, masyarakat juga mengeluhkan adanya praktik kecurangan dalam pelaksanaan UN yang berdampak buruk terhadap moral siswa.

Anggota DPRD Banten asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Siti Saidah Silalahi, mengaku mendapatkan laporan dan keluhan soal kecurangan UN dari masyarakat dan guru di Kota Tangsel.

Dikatakannya, keluhan dan laporan itu diterima saat ia melakukan pertemuan dengan sejumlah masyarakat dalam rangka menjalankan masa reses di Pondok Aren, Kota Tangsel.

"Bukan hanya masyarakat yang mengeluhkan soal UN, para gurunya sendiri mengeluhkan karena efek dari UN yang sangat berbahaya bagi moral anak didik," katanya.

Ia mengaku, berdasarkan informasi yang diterimanya, kecurangan itu terjadi dengan cara setiap soal yang dibagikan ke siswa sudah dilampirkan jawaban soal.

"Ini terjadi sejak hari pertama UN hingga hari terakhir. Menyedihkan dan memalukan," ujarnya.
Hal itu terjadi menurutnya di sebuah sekolah kejuruan di Pondok Aren.

"Sedianya sekolah menanmkan nilai moral kejujuran sejak dini, namun yang terjadi akibat UN justru mengajarkan sebaliknya," ujarnya seraya menolak untuk menyebutkan nama sekolah tersebut.

Modus kedua berdasarkan laporan para guru, lanjut Siti, yakni soal kelas IPA dan IPS sengaja ditukar, sehingga ada waktu menunda satu jam untuk menyusupkan jawaban.

"Guru yang mendapat tugas mengawasi yang kemudian menegur muridnya untuk tidak terpengaruh dan tetap berusaha jujur menjawab, justru mendapat teguran keras dari pihak sekolah," ungkapnya.

Hal itu terjadi menurutnya karena sekolah menargetkan siswanya lulus 100 persen. "Bagi sekolah swasta diduga sebagai dorongan impulsif pihak sekolah. Sehingga memakai berbagai macam cara tanpa menyadari efek jangka panjang bagi pemahaman nilai-nilai positif siswa," katanya.

Selain persoalan UN, Siti Saidah juga mengaku mendapatkan keluhan soal masih adanya praktek jual beli kelulusan PNS guru dengan harga Rp18 hingga Rp20 juta.

"Masih ada praktik dari oknum yang menjanjikan kelulusan PNS guru dengan harga Rp18 juta hingga Rp20 juta di Kota Tangsel," katanya.

Anggota DPRD Banten dari Dapil yang sama Edi Yus Amirsyah mengaku mendapatkan aspirasi dari warga yang ditemuinya selama masa reses terkait persoalan pendidikan dan kesehatan.

"Sejumlah tokoh masyarakat yang kami temui masih menginginkan agar pembangunan pendidikan dan kesehatan lebih ditingkatkan lagi," ujarnya.

 

Suara Pembaruan

Penulis: 149/YUD

Sumber:Suara Pembaruan