Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto (kanan).

Kuta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menilai, peran divisi hubungan masyarakat (humas) di pemerintahan tidak efektif karena terjebak proses birokrasi dan aturan protokoler.

"Masih banyak stigma yang selama ini melekat di humas pemerintahan," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto saat menyampaikan materi tentang "Strategi Kehumasan yang Efektif pada Forum Kehumasan" di Kuta, Bali, Kamis (25/4).

Dalam kesempatan tersebut dia mengungkapkan "12 dosa besar" humas yang harus segera dihilangkan, beberapa di antaranya: lambat dalam merespons keluhan atau informasi dari masyarakat, cenderung birokratis dalam pengambilan keputusan, dan cenderung terpaku pada jam kerja.

"Dosa" lainnya adalah cenderung mengelak kebenaran dari suatu isu yang diberitakan, mudah melempar tanggung jawab untuk merespons sehingga pers sering merasa dipermainkan, merasa aman untuk bersikap "no comment" dan/atau "off the records", kurang sigap dalam menghadapi acara "talk show" atau dialog interaktif, cukup puas dengan acara "blocking time" dan advertorial.

Selaion itu, cenderung bertugas sebagai fungsi-fungsi protokoler dan administratif kehumasan, malas mendapatkan pengetahuan dan informasi aktual, kurang ada upaya memperluas jaringan internal dan eksternal dan sering berdalih kurang intensif karena terkait keterbatasan anggaran.

"Peran humas akan lebih efektif jika stigma ini di balik menjadi hal-hal bersifat positif," kata Gatot membagi jurus-jurus jitunya kepada pejabat humas berbagai instansi di Bali itu.

Ia mengingatkan pejabat humas untuk memiliki akun pada situs jejaring sosial. "Setidaknya humas punya akun Twitter karena dalam situasi sekarang masyarakat cepat sekali menyampaikan informasi mengenai apa pun. Kalau tidak segera ditanggapi, maka dikhawatirkan akan rentan terhadap permasalahan sosial," katanya.

"Presiden pun sekarang sudah punya akun Twitter. Kalau pejabat humas tidak memiliki akun Twitter, maka jangan harap bisa merespons dengan cepat," ujarnya.

Walau cepat dalam merespons persoalan, Gatot juga mewanti-wanti agar humas memperhatikan etika dan penuh bertanggung jawab atas respons yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Gatot, humas pemerintahan sebaiknya tidak hanya gencar memberi informasi bernada positif kepada masyarakat namun "tiarap" ketika terdesak situasi yang negatif. Humas, kata Gatot, harus hadir untuk meluruskan fakta atau opini masyarakat.

Humas juga harus memperhatikan prinsip "Code of Conduct" yang mencerminkan komitmen dan integritas pribadi dan kelompoknya terhadap entitasnya; "Code of Professional" sebagai standar profesi kehumasan; "Code of Publication" sebagai standar moral dan etika dalam publikasi; "Code of Institution" untuk memahami perilaku entitas yang berkaitan dengan peraturan; dan "Code of Effort" yang menjadi tolok ukur untuk berkinerja secara maksimal.

Penulis: /NAD

Sumber:Antara