PKB no.urut 2

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) termasuk semua partai politik (Parpol) diminta untuk tidak merekrut orang-orang yang terlibat dalam masalah hukum untuk menjadi calon legislative dan calon kepala daerah baik untuk bupati dan wali kota maupun untuk gubernur. Parpol harus benar-benar menjalankan amanat sebagai penjaring pemimpin bangsa.

Hal tersebut disampaikan pengamat dan praktisi hukum, Petrus Selestinus SH, di Jakarta, Jumat (26/4).

Petrus mengatakan seperti itu terkait DPP PKB yang menetapkan mantan penjabat Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), tahun 2007 - 2008, Elias Djo sebagai calon Bupati Nagakeo periode 2013 - 2018. Padahal Elias Jo diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi pengadaan lima unit mobil dinas di Kabupaten Nagekeo tahun 2008.

"Terkait kasus ini sudah ada yang ditahan. Dan Elias Jo disebutpsebut akan dipanggil menjadi saksi, dan sampai sekarang belum dipanggil juga sebagai saksi,” kata Bupati Nagakeo, Nani Aoh, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (26/4) siang.

Petrus mengatakan, sampai saat ini hampir semua Parpol mencalonkan orang yang bisa menyetor duit ke Parpol untuk direkrut menjadi caleg dan calon eksekutif atau kepala daerah.

“Tidak mau tahu, apakah orang itu jadi tersangka atau tidak dalam masalah hukum yang terpenting ada duit masuk untuk Partai,” tegas Petrus.

Hal seperti inilah, tegas Petrus, maka pemimpin Indonesia saat ini dan ke depan sama sekali tidak bisa diharapkan memberantas korupsi. Petrus mencontohkan PDI P yang mencalon seorang tersangka korupsi untuk menjadi bupati.

"Ya, Parpol tak bisa diharapkan dalam merekrut pemimpin yang bersih,” tegas Petrus.

Oleh karena itu, Petrus meminta masyarakat terutama di Nagakeo dan NTT umumnya agar jangan memilih orang-orang yang terjerat masalah hukum untuk menjadi legislative dan kepala daerah.

Petrus menegaskan, dalam beberapa hari ke depan ia akan mendatangi kejaksaan negeri Nagakeo agar kasus ini disidik benar, dan siapa pun yang terlibat harus diseret ke muka hukum.

Sebagaimana diberitakan, pada Rabu (24/4), tim Pilkada DPP PKB, melakukan tes kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) terhadap tiga bakal calon untuk maju menjadi calon Bupati Nagakeo periode 2013 – 2018 di kantor DPP PKB, Jakarta.

Ketiga orang itu adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, yang merupakan Putera Nagakeo, dr Johanes Don Bosco Mkes, Andreas Dua dan Elias Jo. Dan, Jumat (26/4), pihak DPP PKB mengumumkan yang terpilih oleh DPP PKB untuk menjadi calon Bupati Nagakeo periode 2013 – 2018 adalah Elias Jo.

Anton Doni, salah satu satu penguji dalam fit and proper test atas tiga orang itu, mengatakan, Elias Jo terpilih karena dalam uji fit and proper test nilainya paling bagus selain ia didukung oleh masyarakat Nagakeo. Sedangkan Andeas Dua tak terpilih karena masih terjerat kasus korupsi PLN, dan dr Johanes Don Bosco ditolak oleh masyarakat Nagakeo.

Menurut Bupati Nagakeo, Nani Aoh, tidak benar kalau dr Johanes Don Bosco ditolak masyarakat Nagakeo.

"Alasan itu tidak benar. Justru dia dicintai dan diinginkan masyarakat Nagakeo agar maju sebagai calon Bupati Nagakeo, dan saya mendukung dia,” kata Nani.

Suara Pembaruan

Penulis: E-8/FER

Sumber:Suara Pembaruan