Pendiri Yayasan Pelita Harapan Dr James T. Riady.

Semarang - Tantangan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, tidak terbatas pada aspek pendidikan, namun juga kualitas atau taraf kesehatan masyarakat. Kondisi yang tak terelakkan adalah tingginya disparitas status kesehatan antartingkat sosial ekonomi di masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pendidikan dan Kesehatan, Dr James T Riady dalam Rakornas Kadin Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan bertema "Membangun SDM Daerah yang Unggul dan Produktif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" di Semarang, Selasa (30/4).

“Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan masih minim. Demikian pula akses terhadap pelayanan kesehatan juga masih. Karena jumlah pelayanan, distribusi dan mutu tenaga kerja kesehatan pun masih terbatas,” ujar James Riady.

CEO Lippo Group itu menambahkan, disparitas status kesehatan harus segera dikurangi dan diperbaiki karena angka usia produktif nasional begitu tinggi.

Menurut James, SDM dikatakan berkualitas jika aspek kesehatannya juga baik. Oleh karenanya, peningkatan layanan dan mudahnya akses kesehatan masyarakat perlu segera dibenahi. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan tenaga kerja, pihaknya juga mengimbau agar pelaksanaan jaminan sosial bidang kesehatan (BPJS kesehatan) bisa diterapkan dengan baik.

Saat ini Indonesia masih kekurangan dokter dan tenaga medis profesional lainnya. Menyongsong AEC 2015, tenaga kerja medis asing akan dapat bekerja di Indonesia dan dapat turut berperan serta untuk menyukseskan BPJS. Saat ini Kementerian Kesehatan belum mengizinkan tenaga kerja medis asing untuk dapat bekerja di Indonesia. Hal ini mungkin dapat ditinjau kembali segera dan dapat menjadi salah satu faktor kunci suksesnya pelaksanaan BPJS di Indonesia.

“Kadin Indonesia ingin menjadi pemrakarsa dari birokrasi-birokrasi yang selama ini membelenggu bisnis yang menyangkut hajat hidup masyarakat, seperti kesehatan. Bagaimana rumah sakit bisa memberikan pelayanan yang baik, memadai dan murah dan sesuai dan ditanggung BPJS, bila semua alat yang dibutuhkan mahal?” tegas James.

Sementara itu, dr Adib Yahya selaku Ketua Komite Tetap Bidang Kesehatan Kadin Indonesia menyatakan, untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang kesehatan diperlukan terobosan-terobosan dalam pendidikan bidang kesehatan, yakni kemudahan pendidikan, pelatihan, dan praktik kerja yang cukup untuk meningkakan keterampilan.

Namun demikian, akibat keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan bidang kesehatan, menyebabkan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan menjadi sangat terbatas. Sebagai contoh, mahalnya bea masuk alat kesehatan membuat praktek kerja dokter menjadi jarang, sehingga menyebabkan keterampilan para dokter kurang terasah.

Di sisi lain, tingginya bea masuk alat kesehatan membuat biaya kesehatan semakin mahal, apalagi di tengah tuntutan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka BPJS.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr Nafsiah Mboi Sp.A MPH dalam sambutan tertulisnya menyatakan “Tidak ada kesehatan yang gratis. Pemerintah selama ini memberikan subsidi bagi pelayanan kesehatan, sehingga tidak benar bila kesehatan dianggap gratis. Pasti akan ada biaya yang harus dikeluarkan. Saya mendukung PPNBM untuk alat-alat kesehatan untuk dihapus, dengan demikian rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dengan peralatan yang lebih baik dengan harga yang lebih murah, dan bahkan dapat ditanggung oleh BPJS”.

 

Penulis: 142/NAD