Ilustrasi demo

Jakarta - Ratusan ribu buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), di beberapa titik di Jakarta. Sejumlah tuntutan akan disampaikan, mulai dari segera dilaksanakannya jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, penolakan upah murah, hingga penolakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Mudhofir, menuturkan, kendati sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) tetap akan melakukan aksi unjuk rasa.

"Kemarin kami dari MPBI ketemu Presiden SBY. Kami menyampaikan, walaupun sudah ketemu bapak presiden, wakil presiden dan menteri-menteri, kami tetap akan melaksanakan perayaan May Day," ujar Mudhofir di Mapolda Metro Jaya, Selasa (30/4).

Dikatakan Mudhofir, ada beberapa isu yang akan diperjuangkan buruh dalam aksi unjuk rasa, besok. Pertama, laksanakan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, pada 1 Januari 2014.

"Termasuk di situ adalah revisi tentang Permen dan Perpres tentang kesehatan. Kemarin, kami sudah diskusi dengan pak SBY beliau merespon baik. Kalau memang ada Perpres atau peraturan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-undang, pemerintah akan merubahnya," ungkapnya.

Mudhofir melanjutkan, tuntutan kedua, adalah tentang penolakan upah murah. "Kami ingin pemerintah mengambil sikap atau tindakan dengan upah layak. Tidak ada lagi kebijakan upah murah. Seperti disampaikan pak SBY, logikanya kalau pertumbuhan ekonomi naik, tentu upahnya naik. Namun berapa kira-kira upah itu naik, ini yang harus didiskusikan antara serikat buruh dan asosiasi pengusaha," tambahnya.

Tuntutan ketiga, kata Mudhofir, 1 Mei menjadi hari libur nasional. Pada pertemuan kemarin, Presiden SBY secara spontan menyatakan setuju.

"Namun, masih perlu ada beberapa hal yang harus dilakukan sehingga tidak mungkin besok langsung libur. Akhirnya, disepakati kemungkinan tahun depan tanggal 1 Mei menjadi hari libur nasional," bilangnya.

Mudhofir mengatakan, tuntutan keempat adalah hapus pekerja outsourching khususnya di BUMN. "Kami kira pemerintah harus menjadi contoh. Sebelum melakukan penghapusan outsourching di tempat lain, harus berangkat dari pemerintah. Ternyata di BUMN kita masih banyak mempekerjakan buruhnya dengan sistem outsourching. Ini akan ditindaklanjuti nanti oleh Kemenag BUMN pak Dahlan Iskan," katanya.

Kelima, lanjut Mudhofir, buruh menolak adanya rencana pemerintah menaikan atau menghilangkan subsidi BBM. "Kami berpandangan, berdasarkan survei yang dilakukan kawan-kawan buruh, apapun bentuknya keputusan itu pasti ada pengaruhnya, terutama untuk biaya sewa rumah. Kemarin, kita hitung ada kenaikan biaya hidup menjadi 30 persen. Makanya kami berprinsip menolak itu," tegasnya.

Mudhofir menuturkan, tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas), menjadi tuntutan buruh keenam.

"Kami tetap punya sikap menolak RUU Ormas dan RUU Kamnas. Kami menganggap ini akan mengganggu prinsip demokrasi. Terakhir, sikap kita kaitannya dengan perburuhan tentang adanya upaya-upaya pemberangusan elemen buruh, adanya aksi premanisme dan upaya kriminalisasi aktivis buruh yang melakukan perjuangan," sebutnya.

Sementara itu, atas nama MPBI, Modhofir menyampaikan permintaan maaf kepada warga Jakarta yang akan terganggu dengan adanya aksi unjuk rasa buruh nanti.

"Kami atas nama MPBI, menyampaikan permintaan maaf kepada warga Jakarta yang pasti akan terganggu. Tapi saya yakin masyarakat mengerti apa yang kami lakukan untuk masyarakat juga, bukan hanya untuk buruh semata. Seperti jaminan kesehatan untuk rakyat seluruhnya. Jadi percayalah kami tetap pada kooridor untuk kepentingan rakyat," tandasnya.

Penulis: Bayu Marhaenjati