Demo menolak kurikulum baru

Jakarta - Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh membatalkan pelaksanaan Kurikulum 2013. Selain itu, ADI juga meminta mendikbud mempertanggungjawabkan amburadulnya pelaksanaan jian Nasional (UN) 2013.

Salah seorang Ketua ADI, Firdaus Ali mengatakan, Kurikulum 2013 terkesan dipaksakan menjelang Pemilu 2014. Pergantian kurikulum setiap rezim pemerintahan dinilai sebagai bentuk pemaksaan kehendak dan merugikan dunia pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan UN 2013 juga boleh dikatakan gagal, sehingga menterinya harus bertanggungjawab.

"ADI prihatin dengan kondisi tersebut," kata Firdaus Ali kepada Beritasatu.com sebelum acara temu ADI dengan media massa di Universitas HAMKA, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (2/5).

Selain masalah kurikulum dan UN, Firdaus juga menyoroti sertifikasi guru dan dosen yang hingga saat ini baru mencapai 30 persen. Padahal, target pemerintah sertifikasi harus tuntas pada 2014. Sertifikasi guru dan dosen menyangkut dua hal, yakni kualitas dan kesejahteraan guru. Guru dan dosen yang berkualitas akan menjadikan generasi penerus bangsa mendapatkan pendidikan yang diharapkan. Sementara dari sisi kesejahteraan guru dan dosen, sampai saat ini masih belum jelas.

"Tingginya anggaran yang dimiliki Kemdikbud ternyata tak mampu menjadikan guru dan dosen sejahtera. Saya tidak tahu bagaimana nasib sertifikasi ini setelah Pemilu 2014. Target pemerintah jauh dari harapan," tegasnya.

Suara Pembaruan

Penulis: H-14/AB

Sumber:Suara Pembaruan