Ilustrasi bendera-bendera parpol.

Jakarta - Aktivis hak asasi manusia (HAM) Usman Hamid mengatakan pemerintahan sebuah negara itu disyaratkan harus demokratis oleh sudut pandang HAM.

"Pembentukan pemerintahan, khususnya pejabat politik atau wakil rakyat itu harus lewat pemilihan yang fair. Harus ada jaminan hak untuk memilih, hak untuk berpartisipasi dari warga dan seterusnya," kata Usman di Jakarta, Kamis (2/5).

Dia menambahkan, pemenuhan HAM itu juga ditentukan oleh pemerintahan yang terpilih secara demokratis, serta menjalankan kuasanya untuk penegakan hukum yang adil serta pembangunan manusia.

"Jadi, proses dan hasilnya diukur dari prinsip-prinsip HAM itu. Jika pemerintahan ditentukan oleh relasi-relasi keluarga, atau kroni, itu mengarah ke pemerintahan yang tidak demokratis atau bisa saja jadi demokrasi patronase. Prosesnya jadi lebih ke arah penentuan sesuai dari selera, ketimbang pilihan rasional," imbuhnya.

Dijelaskan, selera yang dimaksud ialah "suka dan tidak suka", "keluarga dan bukan keluarga".

"Jadi mirip kerajaan. Nah praktik kerajaan atau monarki kerap berpotensi tidak demokratis dan mengesampingkan HAM, meski tidak selalu begitu. Sangat ditentukan oleh kebaikan penguasa, ketimbang kedaulatan yang dikuasai. Jika yang dikuasai tak punya daulat, atau tak punya hak berpartisipasi, maka politik dinasti menggerus nilai-nilai dari hak-hak dasar demokratis," tandasnya.

Suara Pembaruan

Penulis: C-6/FER

Sumber:Suara Pembaruan