Ilustrasi logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kupang - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memutuskan dan merekomendasikan Calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) dari empat kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2013.

Empat kabupaten yang melakukan Pilkada itu antara lain, Kabupaten Nagekeo dengan calon bupatinya adalah dr. Don Bosco Do, M.Kes – Gaspar Batu Bata atau paket Do’a, kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), dr. Kornelius Kodi Mete – Drs. Daud Lende Umbu Moto atau paket Konco Ole Ate, Kabupaten Sumba Tengah (ST), Umbu Puda, SH, MSi – Ir. Fredrik Pongu Samalaty atau paket Damai dan Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Wilibrodus Nudin – Tarsisius Syukur atau paket Wintas.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pertahanan, Keamanan dan Hubungan Internasional, Dr, Andreas Hugo Pereira, melalui telepon genggamnya dari Jakarta, Senin (6/5) pagi.

 "Empat pasangan Cabup dan cawabup itu saat ini harus mengikuti proses Pilkada sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD di masing-masing kabupaten,” kata Andreas Pareira.

Menurut Ketua KPUD Nagekeo, Ardus Seda, saat dihubungi melalui telepon sedang berada di Ende bersama Cabup – Cawabup hendak ke Kupang untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) W.Z. Johanes Kupang pada Selasa dan Rabu (7-8 Mei)

Menyinggung Pilkada di Kabupaten Nagekeo, yang terlibat dugaan kasus korupsi melanda sejumlah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati (Bacabup-bacawabup) di Kabupaten itu. Dari 10 bacabup dan delapan bacawabup seperti hasil penjaringan salah satu partai politik di daerah itu beberapa waktu lalu, ada sekitar empat atau lima orang tersandung kasus dugaan korupsi.

Para bacabup dan bacawabup yang tersandung kasus dugaan korupsi tersebut, antara lain bacabup-bacawabup yang terlibat dalam pengelolaan Proyek Anakan Mangga tahun 2010 di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Nagekeo.

Kasus dugaan korupsi pengadaan sapi di dinas Peternakan pada tahun 2012, kasus pengadaan mobil di Bagian Umum Setda Nagekeo tahun 2008, Kasus dugaan penyimpangan dana Pilkada Kabupaten Ngada tahun 2010, kasus dugaan Penyimpangan Proyek PLTU Ropa, dan beberapa kasus lainnya yang sedang diproses.

Satu dari bacabup itu bahkan sudah ditahan oleh penyidik Tipikor Polres Ngada. Sisanya ada yang sedang dalam agenda pemeriksaan Unit Tipikor Polres Ngada, ada yang masih dalam proses hukum lanjutan.

Banyaknya bacabup dan bacawabup yang tersandung dugaan tindak pidana korupsi membuat KPUD Nagekeo ekstra hati-hati dalam proses penjaringan bacabup-bacawabup pada Pilkada Nagekeo kali ini sebab akan berdampak buruk terhadap hasil pilkada itu sendiri.

Ketua KPUD Nagekeo, Ardus Seda, mengatakan, dalam penjaringan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nagekeo pada pilkada kali ini, KPUD Nagekeo tetap mengacu pada regulasi yang ada.

“Dalam peraturan KPU terbaru, bakal calon yang tersandung kasus pidana baik pidana umum maupun pidana korupsi dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa mencalonkan diri dalam pilkada apabila telah menjalani hukumannya lima tahun sebelum tahap pendaftaran calon,” kata Seda.

Sedangkan untuk calon bupati yang sedang dalam proses hukum dan belum dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap, kata Seda, tetap mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai kontestan Pilkada Nagekeo dengan konsekuensi terburuk digugurkan di tengah jalan ketika pengadilan mengeluarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap calon tersebut saat proses pilkada masih berlangsung.

Seda mengatakan, KPUD Nagekeo akan terus membangun koordinasi dan konsultasi dengan KPUD NTT dan KPU Pusat terkait langkah-langkah yang akan diambil terkait calon bupati atau calon wakil bupati yang tersandung kasus pidana terutama pidana korupsi tersebut.

Suara Pembaruan

Penulis: YOS/FMB

Sumber:Suara Pembaruan