Benny Wenda, tokoh OPM yang gencar melakukan lobi internasional.

Jakarta -  Pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris, dinilai Ketua bidang Hankam dan Hubungan Internasional DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, sebagai kegagalan pemerintah Indonesia berdiplomasi menghadapi gerakan separatis.

Hal ia ungkapkan kepada SP, Senin (6/5).

Menurut Andreas, pemberian izin oleh negara lain terhadap gerakan OPM untuk mendirikan perwakilannya di luar negeri harus dilihat sebagai pengakuan bangsa lain terhadap keberadaan Papua sebagai suatu entitas politik. Sehingga sekecil apapun akan mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Oleh karena itu pemerintah SBY tidak boleh menganggap remeh hal tersebut," tegasnya. Dia mengatakan, pemerintah Indonesia harus melakukan nota protes diplomasi kepada pemerintah Inggris terhadap pemberian izin ini.

"Tidak ada manfaatnya gelar kebangsawanan 'Knights' yang diberikan Ratu Inggris kepada SBY, kalau pemerintah tidak mampu mengatasi masalah ini," katanya.

Andreas melanjutkan, pemerintah Indonesia harus segera melobi negara-negara lain untuk mencegah meluasnya upaya OPM membuka kantor serupa di negara asing.

"Lobi tersebut harus diikuti dengan sikap tegas untuk memutuskan hubungan diplomasi dengan negara manapun yang memberikan izin kepada OPM jika mendirikan kantor perwakilannya," ujarnya.

Upaya diplomasi tersebut harus diikuti dengan kebijakan dalam negeri Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua secara menyeluruh, dengan mengedepankan pendekatan prosperity-humanitarian, ketimbang pendekatan keamanan.

Karena tidak ada gunanya diplomasi dilakukan, jika rakyat Papua tetap merasakan penindasan dan ketidakadilan oleh pemerintah Indonesia," ujarnya.

Suara Pembaruan

Penulis: M-16/AF

Sumber:Suara Pembaruan