Sidang Tuntutan Zulkarnain Molor, Hakim Minta Maaf

Sidang Tuntutan Zulkarnain Molor, Hakim Minta Maaf
Terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan Alquran dan Laboratorium Komputer di Kementerian Agama (Kemenag) Zulkarnaen Djabar (kiri) didampingi terdakwa Dendy Prasetya (kanan) menjawab pertanyaan jaksa penuntu umum ketika menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Jakarta. ( Foto: Antara / M Agung Rajasa )
Novy Lumanauw Senin, 6 Mei 2013 | 17:20 WIB

Jakarta - Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Zulkarnain Djabar dan Dendy Prasetya, Afiantara meminta maaf karena sidang dengan agenda pembacaan tuntutan molor sampai tiga jam. Dikarenakan, dua hakim anggota masih mengikuti sidang kasus dugaan korupsi lainnya.

"Majelis mohon maaf karena sesuai jadwal jam 14.00 WIB. Tetapi, karena ada sidang yang berbarengaan yang anggotanya sama, makanya sidang ini tertunda," kata Afiantara dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/5) sore.

Namun, akhirnya atas kesepakatan antara penasehat hukum terdakwa dan penuntut umum, sidang tetap dilanjutkan pada jam 17.15 WIB. Walaupun, hanya dipimpin oleh tiga majelis hakim.

"Kami sudah berembuk dengan terdakwa, pada prinsipnya kami tidak keberataan paling ini hanya spihak atau pembacaan tuntutan," kata penasehat hukum dua terdakwa, Erman Umar.

Seperti diketahui, sedianya sidang yang mengagendakan pembacaan tuntutan dimulai pada jam 14.00 WIB.
Pasangan ayah dan anak, Zulkarnaen Djabbar dan Dendy Prasetya didakwa menerima hadiah berupa uang seluruhnya Rp 14.390.000.000 dari Abdul Kadir Alaydrus yang diduga terkait kapasitasnya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang telah menyetujui anggaran Kementrian Agama (Kemnag)

Dalam dakwaan jaksa, Dendy diduga telah mengupayakan sejumlah perusahaan untuk menjadi pemenang dalam proyek-proyek pengadaan milik Kemnag, yakni proyek pengadaan laboratorium komputer di Ditjen Pendidikan Islam tahun 2011 senilai Rp 31,2 miliar, pengadaan penggandaan Al Quran di Ditjen Bimas Islam tahun 2011 senilai Rp 22 miliar dan penggandaan Al Quran di Ditjen Bimas Islam tahun 2012 senilai Rp 50 miliar.

"Atas perintah terdakwa I (Zulkarnaen) kemudian terdakwa II (Dendy) bersama-sama Fahd El Fouz melakukan perhitungan rencana pembagian fee yang didasarkan pada nilai pekerjaan di Kemnag tahun 2011 dan 2012 yang ditulis tangan oleh Fahd pada lembaran kertas," kata jaksa Dzakiyul saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/1).

Kemudian, Fahd selaku broker proyek sepakat menyerahkan proyek Kemenag kepada Abdul Kadir Alaydrus. Sebagai imbalan, Abdul Kadir harus menyetorkan fee sebesar 15 persen dari tiap nilai proyek.

Untuk memudahkan Fahd mengatur proyek di Kemnag, Zulkarnaen menghubungi sejumlah petinggi di Kemenag. Antara lain, Sesditjen Pendidikan Islam Affandi Mochtar, Sesditjen Bimas Islam Abdul Karim, dan Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat Wakil Menteri Agama (Wamenag).

 

CLOSE