Pengungsi Syiah

Sampang - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghentikan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban kasus pertikaian intoleransi beragama di Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur.

Teguh Soedarsono, anggota LPSK dalam konferensi pers di kantornya mengatakan perlindungan terhadap 48 saksi atas nama korban kasus Sampang sudah diambil alih oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Timur.

"Pemda Jawa Timur sudah bertanggung jawab dan menyampaikan pada Badan Kesatuan Bangsa Sosial Politik bahwa kasus ini ditangani secara menyeluruh oleh Pemda Jatim dan Pemerintah Kabupaten Sampang," kata Teguh, Selasa (7/5).

Pihak Pemda Jawa Timur menjamin bahwa para saksi dan korban kasus Sampang tetap mendapatkan perlindungan. Aparat kepolisian setempat akan menyiapkan petugas keamanan guna menghindari terjadinya konflik antara kaum Syiah dan Sunni.

Para saksi dan korban yang selama ini ditampung di Gelanggang Olahraga (GOR) Sampang akan dipindahkan ke daerah asalnya. Menurut Teguh, Pemda Jawa Timur berniat menempatkan mereka di Rusunawa. Namun usulan itu ditolak oleh korban yang memilih untuk kembali ke tempat asal mereka.

Selain sudah adanya jaminan perlindungan dari Pemda Jatim, alasan lain mengapa LPSK tak lagi memberikan perlindungan adalah karena proses persidangan kasus Sampang sudah selesai. Pihak Kejaksaan Sampang menilai pemenuhan hak prosedural yang selama diberikan LPSK sudah cukup.

Segera setelah dua kasus Sampang terjadi, yaitu pada 29 Desemebr 2011 dan 26 Agustus 2013, LPSK segera memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban.

Pada konflik pertama, LPSK memberikan perlindungan dan pemenuhan hak prosedural para saksi dan korban. LPSK berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan kepastian keaman terhadapa lima orang yang masuk dalam daftar perlindungan LPSK.

Kemudian LPSK juga menghimbau kejaksaaan dan hakim pengadilan agar tidak menghadirkan saksi yang dilindungi LPSKdi muka persidangan. LPSK juga memberikan layanan bantuan psikologis agar para saksi dan korban bisa menghadapi proses pengadilan.

Sementara untuk korban dan saksi konflik Sampang tanggal 26 Agustus 2012, LPSK memberikan perlindungan fisik berupa pengamanan dan pengawalan terhadap 44 orang saksi dan korban. Para saksi dan korban ditempatkan di rumah aman, membantu agar mereka mendapatkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memberikan bantuan medis kepada korban. Yang terpenting adalah memberikan pendampingan selama proses persidangan berlangsung.

Kasus Sampang bermula dari penyerangan dan pembakaran yang dilakukan oleh penganut aliran Sunni terhadap masyarskat Syiah di desa Nang Ker Nang dan Desa Blu'uran.

Tanggal 29 Desember 2011 terjadi penyerangan dan pembakaran di desa Blu'uran. Sejumlah orang dijadikan tersangka atas kejadian tersebut yaitu Tajul Muluk, Ikil alias Minal, Ummu Hani, Saripin dan Rizkiatul Fitriah.

Selanjutnya pada 26 Agustus terjadi hal serupa di desa Nang Ker Nang yang dilakukan oleh Saniwan, Mukhsin, Mad Safi, Hadiri dan Ro'is. Dimana dalam peristiwa ini satu orang meninggal atas nama Hamamah.

Penulis: Rizky Amelia/AF