Jimly Asshiddiqie

Jakarta - Hari ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) rencananya mengagendakan audiensi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Ketua DKPP Jimly Asshidiqqie. Namun agenda tersebut akan diagendakan ulang karena yang bersangkutan berhalangan hadir.

"Gubernur Papua tidak hadir, beliau yang mengajak ketemu, tapi mungkin nanti akan dijadwalkan ulang. Papua kan salah satu provinsi yang paling banyak diadukan dugaan pelanggaran kode etik, dan banyak juga yang sudah diberhentikan dan untuk itu kami perlu koordinasi dengan gubernur," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Kantor DKPP, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Setidaknya ada sekitar 10 anggota penyelenggara pemilu baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat yang dipecat selama setahun sejak DKPP dibentuk dan dua diantaranya baru dipecat setelah Gubernur Papua Lukas Enembe dilantik. Kesepuluh anggota penyelenggara pemilu yang dimaksud, beberapa diantaranya anggota KPU Puncak, anggota KPU Dogiyai, dan anggota KPU Mamberamo Tengah.

Jimly mengatakan, penduduk Papua terdiri atas 70% orang gunung dan 30% orang pantai.

"Kami tegaskan, hukum harus tegak. Saya ingin beri saran sebagai Gubernur Papua yang baru untuk membantu mengamankan pemilu. Mudah-mudahan dia mendapat inspirasi. Intinya kita harus buat keputusan yang adil dan tidak terombang ambing politik. Tidak bisa juga KPU itu, harus lima orang mencerminkan lima golongan atau lima kelompok. KPU lembaga representatif, harus profesional. Pokoknya siapa yang tidak memenuhi syarat, atau melanggar kode etik tidak boleh lanjut," tegasnya.

Suara Pembaruan

Penulis: WIN/AF

Sumber:Suara Pembaruan