Gedung DPRD Banten

Serang - Sejumlah tenaga honorer kategori satu (K1) yang bertugas di Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Banten yang masuk daftar calon pegawai negeri sipil (CPNS), mengacak-abak gudang penyimpanan berkas di Setwan Banten. Hal ini dilakukan karena sejak lama mereka menunggu kabar terkait pengumuman kelulusan pengangkatan CPNS, namun hingga kini tak kunjung terwujud.

Masalahnya, nama mereka sempat terpampang di website resmi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), namun nyatanya pengumuman resmi tidak pernah dilakukan. Para tenaga honorer ini bahkan diminta untuk memenuhi beberapa persyaratan dalam rangka persiapan Audit Tujuan Tertentu (ATT) dari tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroraksi (Kempan dan RB).

"Kami mengacak gudang penyimpanan berkas itu bukan untuk melakukan tindakan kriminal, tetapi mau mencari sejumlah data asli. Di antaranya seperti daftar anggaran satuan kerja, surat perintah tugas (SPT) atau SK pengangkatan, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SP2D), dan surat perintah membayar (SPM) gaji. Data itu untuk keperluan audit ATT dari Kempan dan RB," ujar Mansur, salah satu tenaga honorer di lingkungan Setwan Banten itu, di Serang, Kamis (9/5).

Mansur menjelaskan, sesuai permintaan Pemprov Banten melalui Plt Asda III Pemprov Banten, Zainal Mutaqin, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Banten harus menyiapkan berkas untuk keperluan ATT honorer K1 Banten.

Permintaan itu disampaikan melalui surat Nomor 813/1264-BKD/2013, per tanggal 1 Mei 2013, yang ditandatangani Plt Asda III. Dalam surat itu, SKPD diminta mempersiapkan berkas atau data asli seperti DASK/DIPA asli mulai tahun 2005 sampai 2010. Selanjutnya, SPM/SP2D asli mulai 2005 sampai dengan 2010, lalu daftar bukti pembayaran tenaga honorer asli mulai tahun 2005 sampai 2010, dan SK asli tenaga honorer yang diterbitkan.

Data lain yang perlu dipersiapkan antara lain fotokopi/asli SK per tenaga honorer dari tahun 2005 sampai 2010, dan foto kopi bukti pembayaran atau kuitansi dari tahun 2005 sampai dengan 2010. kepada kepala SKPD diharap untuk mengonfirmasikan keberadaan tenaga honorer oleh tim audit.

Lebih lanjut, Mansur mengatakan bahwa surat permintaan Pemprov Banten agar SKPD menyiapkan data honorer itu merupakan antisipasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten yang ketakutan apabila tim pusat turun ke daerah meminta data-data itu.

"Ini cukup menyibukkan dan membuat repot kami. Padahal, setahu saya, yang diminta pemerintah pusat itu cukup surat perintah tugas atau SK, serta daftar honorarium yang asli. Namun setelah dijabarkan ke daerah, persyaratannya justru lebih banyak," kata Mansur.

Mansur berharap, sebanyak 781 honorer K1 Banten yang ditetapkan memenuhi syarat dan sudah dipublikasikan ke media masa, agar bisa diangkat semua. Untuk itu, Mansur meminta Gubernur Ratu Atut Chosiyah untuk mengawal, mengamankan, dan menyelamatkan 781 honorer K1 ini sampai diangkat sebagai CPNS.

"ATT itu seharusnya sudah selesai di pusat. Kalau ada dinas yang terindikasi memanipulasi data, ya, cukup diproses di dinas itu saja, tidak perlu semuanya. Gubernur harus bisa menyelamatkan kami," tegasnya.

Sekda Banten, Muhadi menyatakan, data-data itu dibutuhkan untuk kesiapan karena ada tim pusat yang akan memverifikasi ulang data honorer K1 Banten. Oleh karena itu menurutnya, kepala SKPD diminta untuk menyiapkan data-data menyangkut honorer K1 yang bertugas di lingkungan kerjanya, untuk persiapan jika nanti dipertanyakan tim Kempan dan RB.

"Surat sudah sampai, tetapi tim belum datang. Kita sudah dikasih tahu mereka mau datang untuk memeriksa data. Karena itu kami siapkan datanya," jelasnya.

 

Suara Pembaruan

Penulis: 149

Sumber:Suara Pembaruan