Jakarta - Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB), Eko Prasojo mengatakan, Kementerian/Lembaga (K/L) yang melaksanakan reformasi birokrasi dan telah menerima tunjangan kinerja (TK) harus menegaskan bahwa pegawai harus memiliki kinerja yang terukur, melalui penerapan satuan kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 46/2011 untuk mendapatkan tunjangan.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai kementerian/lembaga bisa kita batalkan, kalau tidak memiliki SKP,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/5).

Wamen PAN-RB mengungkapkan, saat ini sebanyak 59 K/L sudah masuk dalam 'pipeline' reformasi birokrasi. Dari jumlah itu, 23 di antaranya sedang diproses pemberian tunjangan kinerjanya, 56 K/L sudah melaporkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), 33 Provinsi, 32 Ibukota Provinsi, 32 Kabupaten akan ditetapkan sebagai pilot project.

Namun Eko tak menampik jika dalam beberapa waktu belakangan sering ada pendapat yang mengatakan bahwa, reformasi birokrasi belum efektif, karena pada 2013 reformasi birokrasi baru memasuki tahapan reformasi birokrasi yang sesungguhnya.

"Kita akan mengukur satuan kinerja pegawai, kalau tidak terukur maka reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh K/L bisa dibatalkan. Jadi reformasi birokrasi jangan hanya sekadar dokumen," tegasnya yang juga Ketua Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Pernyataan senada juga pernah disampaikan Wamen dalam Seminar tentang Reformasi Birokrasi dan Remunerasi yang diselenggarakan oleh Jawa Pos Institute Pro Otonomi (JPIP), di Samarinda Kalimantan Timur baru-baru ini.

"Reformasi bukan sekedar remunerasi. Ini harus dicatat dan cetak tebal. Reformasi birokrasi juga harus berkinerja dan terukur. Kalau tidak berkinerja, RB tidak ada artinya," ucapnya.

Dijelaskan, tunjangan kinerja yang diberikan saat ini memang lebih untuk memberikan insentif, mendorong untuk membangun reformasi birokrasi yang sesungguhnya.

Dari sembilan percepatan reformasi birokrasi, untuk bidang SDM aparatur fokus pada tiga hal, yaitu kinerja pegawai, promosi secara terbuka, dan rekruitmen.

"Kita menginginkan yang masuk PNS itu benar-benar orang yang pintar dan memiliki integritas yang tinggi. Untuk itu, mulai tahun ini akan diterapkan Computer Asesment Test (CAT), khususnya bagi pelamar umum. Tes akan dilaksanakan selama empat bulan, tiap hari ada yang mengikuti tes. Melalui CAT peserta bisa melihat langsung, lulus atau tidak. Melalui cara ini tidak ada rekayasa," tuturnya.

Penulis: WIN