Ilustrasi STNK, BPKB dan SIM.

Jakarta - Pihak Korlantas Polri mengaku tak mau seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama. Korps yang sempat tercoreng dengan perilaku korup mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo yang hingga kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itu terus berbenah.

Salah satunya adalah dengan merapikan sistem pengadaan barang dan jasa terkait material BPKB, STNK dan SIM. Sehubungan dengan itu, akibatnya adalah stok material ketiga bahan tersebut kini menipis, bahkan sudah habis di beberapa kantor Samsat.

"Kita memang tak ingin jatuh di lubang yang sama. Kita-kita ini pejabat baru yang memang ditunjuk pimpinan untuk merapikan hal-hal yang katakanlah tidak tepat di masa lalu. Kalau dulu kan lelang selalu mulus, bahkan tanpa dokumen," kata Kabid Reg Ident Korlantas Polri Kombes Sam Budi Gusdian, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/5).

Perwira menengah itu menjelaskan jika terlambatnya ketiga material tersebut karena proses lelang yang baru bisa dilakukan setelah ada penetapan, sesuai Perpres, oleh Dirjen Perbendaharaan Negara. Proses oleh Dirjen ini baru saja usai dan diserahkan ke Polri.

"(Proses dari) Dirjen baru usai, dan ini kita baru masuk akhir penataan, sehingga akhir April kemarin baru bisa melaksanakan tahapan lelang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)," bebernya.

Untuk BPKB, lanjut Sam Budi, proses penandatanganan pemenang baru akan dilakukan pada 20 Juni, untuk STNK pada 19 Juni, serta untuk SIM diperkirakan tanggal 28 Juni. Setelah penandatanganan, baru kemudian dilakukan pengadaan.

"Maka, langkah mengatasi kelangkaan material itu, kita membuat Surat Edaran kepada Polda dan Polres, di mana (jika material habis) akan dibikin STNK dan BPKN sementara yang dilegalisir oleh pejabat regident di Polda dan Polres. Juga kepada teman-teman media, supaya ini disosilisasikan kepada seluruh Indonesia," sambungnya.

Selain itu, Korlantas menurutnya, juga akan mengecek ketersediaan material di setiap Polda. Jika ada Polda yang masih memiliki material yang cukup, maka material itu akan digeser ke Polda lain yang belum mencukupi.

Sam Budi menyebutkan, untuk BPKB tahun ini, harga dan anggaran pagu yang disediakan adalah Rp251 miliar lebih, sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Korlantas hanya butuh Rp227 miliar lebih, sehingga hemat sekitar Rp30 miliar.

Sedangkan STNK pagunya mencapai Rp296 miliar lebih, dan menurut HPS Korlantas hanya Rp 232 miliar lebih atau hemat Rp 60 miliar. Lalu untuk SIM pagunya Rp225 miliar lebih, dengan HPS Korlantas hanya Rp207 miliar.

"Ini efisensi yang kita lakukan untuk menghemat keuangan negara. Ini adalah bentuk kehati-hatian kita. Seperti kita ketahui bersama, ada peristiwa (korupsi di Korlantas) yang tidak ingin kita ulangi," tegasnya.

Sebagai gambaran disebutkan, untuk STNK saja contohnya, per tahunnya butuh sekitar 13 juta untuk seluruh Indonesia.

Peluang Percaloan?
Sam Budi menambahkan jika proses BPKB dan STNK sementara ini akan diikuti dengan langkah pengamanan dan penertiban ke dalam. Dia mengaku, pihaknya tidak ingin kelangkaan dan semakin panjangnya proses ini --karena BPKB dan STNK sementara nantinya harus diganti dengan BPKB dan STNK asli-- justru dimanfaatkan untuk praktik percaloan.

"Untuk mendapatkan BPKB dan STNK asli, nanti tidak dikenakan biaya tambahan dan cukup menukar. Nanti akan ada panggilan dari Samsat setempat sesuai nomor urutnya," katanya.

Ditambahkannya, BPKB dan STNK sementara itu akan diutamakan untuk mereka yang mempunyai kendaraan baru. Sedangkan untuk pemilik kendaraan lama yang hendak balik nama ataupun mengganti STNK lima tahunan, diupayakan mendapatkan STNK dan BPKB asli jika materialnya masih ada.

Sedangkan untuk SIM, menurut Sam Budi, meski saat ini bahan materialnya sudah menipis, namun diharapkan tidak perlu sampai mengeluarkan SIM sementara.

Penulis: Farouk Arnaz