Masyarakat Serukan Setop Pengrusakan Hutan di Sekitar Danau Toba

Masyarakat Serukan Setop Pengrusakan Hutan di Sekitar Danau Toba
Sejumlah warga yang bermukim di sekitar Hutan Tele, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara bersama Forum Peduli Samosir Nauli (Pesona), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Rabu (15/5). Mereka mendesak agar pemerintah menghentikan perusakan Hutan Tele, yang berfungsi sangat vital bagi kelestarian Danau Toba. ( Foto: Suara Pembaruan / Noinsen Rumapea )
Noinsen Rumapea Rabu, 15 Mei 2013 | 21:09 WIB

Jakarta - Pemkab Samosir telah menerbitkan izin lokasi kepada PT Gorga Duma Sari (GDS), milik seorang anggota DPRD Kabupaten Samosir, seluas 800 hektare di areal Hutan Tele, di Desa Partungkot Nagijang dan Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut), untuk mendirikan usaha perkebunan dan peternakan.

Hal itu sesuai dengan surat keputusan Bupati Samosir No 89 tanggal 1 Mei 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Hortikultura dan Peternakan. Demikian juga izin prinsip No 001/1217/IP/PMDN/2012 tanggal 23 Februari 2012.

Selanjutnya, Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013.

“Dengan adanya IPK ini, PT GDS pun dengan leluasa melakukan penebangan atas kayu-kayu alam yang berada di hutan tersebut, tanpa memiliki AMDAL,” kata Ketua Pengurus Forum Forum Peduli Samosir Nauli (Pesona), Rohani Manalu seusai audiensi dengan staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Rabu (15/5).

Sebelumnya, Pemkab Samosir juga pernah menerbitkan izin kepada PT EJS Agro Mulia Lestari, untuk usaha perkebunan bunga. Namun, atas penolakan/keberatan masyarakat, izin ini dibatalkan. Atas penerbitan izin dari penebangan kayu-kayu alam yang sudah dilakukan PT GDS ini, banyak pihak sudah mempertanyakan dan menyampaikan keberatan kepada Pemkab Samosir.

“Atas desakan masyarakat, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir mengeluarkan surat penghentian sementara kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu kepada PT GDS. Namun berdasarkan pemantauan kami di lapangan, PT GDS masih tetap melakukan aktivitas dan pengangkutan kayu di area tersebut,” kata Fernando Sitanggang, Sektretaris Pesona.

Karena itu, Pesona meminta Menteri Lingkungan Hidup agar memerintahkan pembatalan/pencabutan izin PT GDS di areal Hutan Tele.

Pesona juga meminta Menteri Kehutanan mendesak pembatalan atau pencabutan izin-izin yang pernah diterbitkan kepada PT GDS di atas are tersebut, dan tidak menerbitkan izin baru kepada pihak mana pun di atas areal tersebut.

“Akan lebih baik jika status Hutan Tele adalah hutan lindung,” katanya.

Kamis (16/5) direncanakan Dirjen Bina Usaha Kementerian Kehutanan, DPRD Sumut, Kementerian LH akan membahas masalah tersebut, secara khusus. Pesona berharap, dilibatkan dalam pembahasan agar semua pihak mampu mengambil keputusan yang bermanfaat untuk kelestarian Danau Toba dan keselamatan warga yang bermukim di sekitarnya.

Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE