Gedung Mahkamah Konstitusi.

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) didesak segera memutus gugatan hasil pilkada Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan tahun 2013, yang mulai disidangkan pada hari ini, Senin (20/5).

Diketahui bahwa gugatan itu diajukan oleh pemohon pasangan Atmari dan Muhammad Nur (AT-Nur) yang kalah dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) tersebut.

Kuasa hukum pasangan AT-Nur, Fadli Nasution, mengatakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah melakukan praktik politik uang untuk memenangkan pasangan calon Bambang Alamsyah-Sukamta.

Praktik itu diduga dilakukan saat mendistribusikan undangan pemilih kepada warga, disertai dengan membagi-bagikan uang dengan arahan mencoblos Bambang-Sukamta.

Pihak AT-Nur juga meminta MK mengadili dugaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan kecurangan. Sebab, calon bupati Bambang Alamsyah terbukti memanfaatkan kewenangan ayahnya, Adriansyah selaku Bupati Tanah Laut Periode 2008-2013 untuk kepentingan kampanye.

Bukti yang diajukan adalah pengakuan bahwa dalam setiap acara pelantikan Kepala Desa, Bupati Adriansyah selalu hadir didampingi oleh Sukamta dan Bambang Alamsyah dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD.

"Ini menjadi tidak lazim. Pasalnya, acara tersebut bukanlah domain eksekutif pemerintah daerah," jelas Nasution.

Bupati Adriansyah juga diduga telah membagi-bagikan paket lebaran yang disertai dengan foto pasangan Bambang Alamsyah-Sukamta pada tahun 2012, padahal saat itu tahapan Pilkada belum dimulai.

Nasution mengatakan, pihaknya juga memiliki bukti bahwa perangkat daerah seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Kepala Desa/Pembekal, BPD, Kader Posyandu, Gapoktan dan Bidan Desa ikut terlibat. Menurutnya, para peringkat daerah ini telah diperintahkan bupati untuk mempengaruhi warga dan melakukan politik uang.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/WBP