Gedung Mahkamah Konstitusi.

Jakarta - Organisasi massa Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) mendesak para koruptor agar dihukum mati. Pekat meminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar menguji kembali undang-undang yang mengatur sanksi bagi koruptor. MK diharapkan bisa memasukkan pasal yang bisa menghukum mati koruptor.

“Korupsi membuat miskin masyarakat Indonesia,” kata Ketua Pekat Ridwan Hayoto di Jakarta, Senin (20/5) malam.

Ia mengatakan sekarang ini koruptor semakin marak dan merajalela karena hukuman yang dijatuhkan ringan. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi koruptor. Dengan demikian maka selalu muncul koruptor baru. Atas dasar itu, pihaknya meminta agar menjatuhkan hukuman yang lebih berat lagi yaitu dengan hukum mati.

"Tindakan mereka mencuri uang negara sangat keterlaluan. Apalagi masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka sudah pantas dihukum mati," tegasnya.

Pada Senin pagi, ratusan anggota Pekat berunjukrasa di gedung MK. Mereka menuntut para koruptor dihukum seberat-beratnya agar tidak melahirkan generasi koruptor baru.

Sebelum ke MK, mereka juga berunjuk rasa di gedung Kejaksaan Agung. Mereka berjanji akan rutin melakukan aksi hingga korupsi di negeri ini bisa diberantas dan hukum mati dapat ditegakkan.

“Aksi yang kami lakukan merupakan dukungan kepada penegak hukum, termasuk MK agar menghukum koruptor,“ ujar Ridwan.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14

Sumber:Suara Pembaruan