Petugas KPK menggeledah dan menyita enam mobil mewah di Kantor DPP PKS, atas dugaan kasus tindak pidana korupsi kuota impor daging sapi dengan tersangka mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana dari kasus korupsi penentuan kuota impor daging sapi tahun 2013 di Kementerian Pertanian (Kemtan) ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mengingat, banyak petinggi partai berlambang bulan sabit kembar tersebut diduga terlibat.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan bahwa secara normatif memang bisa saja ada aliran dana dari kasus korupsi impor daging sapi ke PKS. Hanya saja, perlu dalami lagi aliran dana tersebut.

Busyro menjelaskan bahwa dalam prinsip pencucian uang yang dilakukan adalah mengikuti arah uangnya. Termasuk, perihal mobil milik tersangka Luthfi Hasan yang diduga berasal dari tersangka Ahmad Fatahanah dan terindikasi terkait PKS.

"Misalnya, mobil yang atas nama LHI (Luthfi Hasan Ishaaq) atau oleh LHI dari keterangan sejumlah saksi supaya diatasnamakan yang dekat dengan LHI. Maka, orang-orang yang yang diduga terkait harus diperiksa secara maksimalis," jelas Busyro, Jumat (24/5).

Hanya saja, Busyro mengatakan bahwa KPK selaku lembaga penegak hukum tidak bisa menjerat partai politik (parpol). Sebaliknya, yang bisa melakukan tindakan adalah masyarakat melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"KPK atau penegak hukum, dan jaksa itu tidak bisa menjerat parpol. Tetapi, jika didalam proses persidangan sekiranya nanti ada aliran dana yang menyangkut ke suatu parpol dan karena sidang itu terbuka. Maka, masyarakat memiliki hak membawa ke MK," ujar Busyro.

Menurut Busyro, hal tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat luas. Sebab, bukti yang terpapar dan terbuka di persidangan sudah menjadi milik umum.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto mengakui bahwa KPK kesulitan melacak apakah pencucian uang ikut masuk ke PKS. Sebab, tindak pidana pencucian uang bukan tindak pidana biasa karena tingkat penyamaran uang yang tinggi.

"Dalam proses layering dan laundering, punya tingkat kecanggihan tertentu. Dalam transaksi ada layer-nya. Dan itu butuh alat konfirmasi," kata Bambang, Jumat (24/5).

Oleh karena itu, lanjut Bambang, dibutuhkan dukungan pembuktian lain serta keterangan para saksi di persidangan untuk memastikan telah terjadi tindak pidana pencucian uang.

"Konsentrasinya sekarang itu untuk membuktikan suap-menyuap. Suap-menyuap yang mau dibuktikan antara seorang ke orang lain, ke korporasi yang diduga berpengaruh," ungkap Bambang.

Dari hasil pembuktian suap-menyuap itulah, tegas Bambang, yang akan dikembangkan ke arah pencucian uang ke partai.

Seperti diketahui, memang diduga ada aliran dana dari kasus korupsi kuota impor daging sapi ke PKS.

Terbukti, Direktur Utama (Dirut) PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman ketika bersaksi dalam sidang untuk terdakwa Juard Effendi dan Arya Abdi Effendy membenarkan bahwa ada aliran dana ke PKS untuk safari dakwah partai berlambang bulan sabit kembar tersebut sebesar Rp 1 miliar dari perusahaannya.

Namun, Maria membantah bahwa pemberian uang Rp 1 miliar tersebut, untuk mendapatkan penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna. Sebab, waktu penambahan kuota sudah habis. Sehingga, uang diberikan murni untuk sumbangan.

"Itu (Rp 1 miliar) untuk safari dakwah ke Sumtera, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sumbngan untuk Papua," kata Maria ketika bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (15/5).

Maria menjelaskan bahwa pemberian Rp 1 miliar tersebut atas permintaan tersangka Ahmad Fathanah. Akhirnya, permintaan tersebut diberikan oleh Maria karena menganggap Fathanah berasal dari keluarga religius dan terpandang di Makassar.

Tetapi, Maria mengaku tidak tahu detil pemberian uang Rp 1 miliar karena sedang sibuk berada di Bangkok, Thailand. Sehingga, penyerahan uang diserahkan ke terdakwa Arya Abdi Effendy.

Dalam surat dakwaan milik terdakwa Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/4) terkuak bahwa ada aliran dana ke PKS.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Direktur Utama (Dirut) PT Indoguna Utama menjanjikan akan memberi dukungan dana untuk PKS. Dengan catatan, Luthfi membantu PT Indoguna mendapatkan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 sebanyak 8.000 ton.

"Diadakan pertemuan antara Ahmad Fathanah (orang dekat Luthfi), Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat (perantara). Fathanah katakan Maria akan dibantu dalam penambahan kuota impor daging. Lalu, Maria sampaikan akan komit dukung dana untuk PKS," kata jaksa M Rum ketika membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/4).

Bahkan, sebelumnya dikatakan bahwa Luthfi lah yang meminta dukungan dana untuk kampanye atau safari dakwah PKS kepada Maria Elizabeth Liman,

"Pada Desember 2012, Luthfi menghubungi Elda Devianne utk menghubungi Maria untuk membicarakan kuota impor daging sapi. Sekaligus, menanyakan apakah Maria mau menyumbang perjalanan Luthfi dalam rangka kampanye dakwah di Sumatera," kata M Rum.

Suara Pembaruan

Penulis: N-8/FMB

Sumber:Suara Pembaruan