Warga Denpasar menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara Pilkada Bali di Denpasar, Bali, Rabu (15/5).

Jakarta - Masifnya dugaan kecurangan dalam proses penghitungan suara dalam pilkada Bali memunculkan dugaan ada pihak dari Jakarta yang "menyetir" proses demokrasi demi kemenangan pasangan tertentu. Hal itu disampaikan oleh Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dari Bali saat dihubungi di Jakarta, Minggu (26/5).

Berbagai kecurangan sudah jelas direkam oleh relawan-relawan dalam pilkada Bali sejak awal. Dari diabaikannya laporan dugaan penggelembungan suara oleh pasangan calon incumbent Pastika-Sudikerta, hingga pelanggaran oleh KPUD yang tak menjalankan amanat peraturan KPU yang dibuatnya sendiri.

Terparah adalah ketika masyarakat hendak membawa data berupa bukti formulir rekapitulasi suara pilkada (C1) sebagai data sekaligus bukti adanya penggelembungan suara untuk pasangan petahana itu.

"Suasana represif juga nampak berkaitan dengan tidak diperbolehkannya saksi membawa data dan bukti-bukti C1 yang sah menurut hukum," tegas Hasto.

Hal demikian masih ditambah pengamanan yang berlebihan seakan warga Bali bukanlah penganut harmoni.

"Pengamanan yang berlebihan itulah yang menampakkan ada skenario pesanan dari Jakarta untuk memenangkan pasangan Pastika-Sudikerta dengan segala cara," tegas Hasto.

PDI Perjuangan mengusung Puspayoga-Sukrawan.

Berdasarkan formulir C1 dari seluruh TPS di Bali, berjumlah 6371 unit, Puspayoga-Sukrawan memperoleh suara 1.065.009 atau 50,04 persen, berbanding 1.063.174 suara perolehan Pastika-Sudikerta atau 49,96 persen.

Diketahui, hasil formulir C1 itu sejalan dengan hasil quick count lembaga survei yang bekerja selama pilkada Bali berlangsung.

Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan pasangan Puspayoga-Sukrawan unggul 50,31 persen berbanding Pastika-Sudikerta di 49,69 persen.

Apabila KPUD Bali mengumumkan, pemenang pilkada adalah pasangan Pastika-Sudikerta, maka ini menjadi kali kedua bagi pasangan yang diusung Partai Demokrat menjadi pihak yang membatalkan kesahihan hasil quick count.

Pertama kali terjadi di Pilgub Jawa Timur, sekitar 4,5 tahun lalu, dimana saat itu Lembaga Survei Indonesia menemukan pasangan Khofifah-Mudjiono memperoleh 50,44 persen suara, sementara Soekarwo-Saifullah Yusuf yang didukung PD mendapat 49,56 persen suara.

KPUD Jawa Timur lalu membalik keadaan dengan menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah yang menjadi gubernur dengan raihan 50,56 persen suara, berbanding 49,80 persen raihan Khofifah-Mudjiono.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/NAD