Keluarga korban menangis ketika menyambut kedatang jenazah Matheus Marandof salah satu korban longsor tambang bawah tanah dikawasan tambang PT Freeport Indonesia, di Komplek Kebun Sirih, Timika, Papua.

Jayapura - PT Freeport Indonesia (PTFI) telah melakukan serangkaian pertemuan dengan keluarga para korban musibah longsor yang terjadi di fasilitas pelatihan bawah tanah di kawasan Big Gossan, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (14/5). Pertemuan PTFI dengan keluarga korban digelar beberapa kali sejak pekan lalu di Timika, Jayapura, Makassar, dan Jakarta.

Para korban musibah ini berasal dari wilayah Timika, Makassar, Enarotali, Biak, Jayapura, Ambon, Manado, Palopo, Toraja, Rantepao, Enrekang, Kupang, Medan, Tenggarong, dan beberapa tempat lainnya.

Untuk wilayah Jayapura dan Manokwari, pertemuan berlangsung di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura pada Kamis (30/5) dan Kota Jayapura pada Jumat (31/5). Hadir dalam pertemuan tersebut Kabid Pengawasan Ketenagakerjaa, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Provinsi Papua, Lodewijk L Wanggai, serta para pejabat yang mewakili kepala kantor wilayah Jamsostek Maluku-Papua, kepala kantor Jamsostek Jayapura, kepala kantor Jamsostek Timika, serta Kepala Urusan Kompensasi PTFI, Martakhir Derita.

Pada kesempatan itu, Vice Presiden PTFI untuk Urusan Hubungan Industrialisasi, Jonathan J Rumainum menyampaikan belasungkawa yang mendalam bagi keluarga-keluarga korban. "Seluruh perjalanan hidup manusia berada dalam tangan Tuhan Sang Pencipta semesta alam. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan segala-galanya. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, manajemen dan keluarga besar PTFI menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian untuk selama-lamanya saudara-saudara kita ke rumah Allah di surga," katanya dalam siaran pers yang diterima, Jumat (31/5).

Jonathan mengatakan, pada hari-hari perkabungan ini, PTFI berkumpul bersama keluarga-keluarga korban musibah untuk menyelesaikan dan menyerahkan hak-hak para korban seperti yang diamanatkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak yang telah menjadi kebijakan serta keputusan manajemen PTFI bagi para korban dan keluarga korban.

"PTFI terus berkomitmen menaati amanat UU Ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. PTFI juga tidak akan melupakan jasa-jasa para korban semasa hidup dan karya mereka di perusahaan tambang ini, antara lain memberikan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan sesuai amanat UU 13/2003. Selain itu, memberikan beasiswa bagi anak-anak para korban, sejak mereka masuk sekolah hingga menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi," katanya.

Apabila anak-anak para korban ini telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan ingin bekerja di PTFI, perusahaan memberikan prioritas bagi mereka.

Tidak Lepas Tanggung Jawab
Selain itu, Jonathan menyatakan pihaknya juga memberikan kesempatan kepada salah satu anggota keluarga korban untuk bekerja di lingkungan perusahaan. "Perusahaan tentu saja tidak ingin lepas dari tanggung jawab ini. Karena itu, kedatangan kami di tengah-tengah keluarga para korban menjadi bukti nyata bahwa PTFI benar-benar bertanggung jawab melaksanakan apa yang diamanatkan UU Ketenagakerjaan Pasal 156 dan apa yang menjadi kebijakan serta keputusan manajemen," tegasnya.

Hak-hak para korban yang telah diatur dalam Pasal 156 UU 13/2003, antara lain uang pesangon, penghargaan masa kerja jika telah mencapai minimal tiga tahun bekerja di PTFI, cuti, pengobatan, tunjangan hari raya, dan diberikan juga kompensasi khusus.

Selain menerima santunan dari PTFI, keluarga para korban musibah longsor di Big Gossan itu mendapat santunan dari PT Jamsostek sesuai peraturan yang berlaku. "Besarnya dana santunan itu tentu saja disesuaikan dengan peraturan yang berlaku seperti masa kerja di perusahaan dan ketentuan lainnya," katanya.

Seperti diketahui, musibah longsor telah mengakibatkan meninggalnya 28 orang, sedangkan 10 orang lainnya dinyatakan selamat dan telah mendapat perawatan intensif dan pendampingan psikologis di Rumah Sakit Tembagapura dan sebuah rumah sakit di Jakarta.

Sementara itu, salah seorang yang mewakili keluarga korban, Marthen Marangkerena, ayah dari almarhum Petrus Marangkerena, menyampaikan ucapan terima kasih kepada PTFI yang telah memenuhi kewajibannya memberikan santunan kepada para korban sesuai amanat UU Ketenagakerjaan.

"Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita semua menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. PTFI telah memenuhi semuanya dan untuk itulah kami mengucapkan terima kasih," katanya.

Sedangkan Lodewijk L Wanggaiv mengatakan pemerintah berkewajiban mengawasi sampai tuntas seluruh proses pemberian santunan yang dilakukan PTFI kepada keluarga korban musibah longsor. "Kami terus melakukan pendampingan pada setiap acara penyerahan santunan dari PTFI dan Jamsostek kepada keluarga para korban dan hingga kini apa yang menjadi hak-hak para korban telah dipenuhi pihak PTFI sesuai amanat UU Ketenagakerjaan," katanya.

Lodewijk mengakui apa yang telah diberikan PTFI sangat jauh di luar dugaan sebelumnya. "Dikira, PTFI hanya memenuhi kewajibannya memberikan santunan sesuai amanat UU Ketenagakerjaan, tetapi ternyata memberikan lagi dana kompensasi khusus bagi setiap korban. Bahkan, manajemen PTFI masih menyekolahkan anak-anak para korban sampai selesai perguruan tinggi dan membuka pintu pekerjaan di Freeport bagi anak-anak itu. Selain itu, diberikan lagi kesempatan kepada satu anggota keluarga korban untuk bekerja di dalam lingkungan perusahaan sebagai pengganti korban yang telah berpulang untuk selama-lamanya. Apa yang dilakukan ini belum pernah saya dapatkan di perusahaan-perusahaan lain di Indonesia," katanya.

Rekomendasi
Terkait perkembangan situasi dan kondisi di wilayah operasional PTFI, dia mengatakan berdasarkan laporan resmi dari PTFI, inspektur tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menyelesaikan penyelidikan awal terkait dengan kecelakaan tersebut dan telah memberikan rekomendasi terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan pemeliharaan telah dilaksanakan di fasilitas operasional tambang bawah tanah PTFI dan seiring dengan itu, kegiatan produksi perusahaan diharapkan akan dapat segera dimulai kembali setelah selesainya inspeksi yang dikoordininasikan dengan pejabat pemerintah yang berwenang.

Perusahaan saat ini sedang melakukan evaluasi terkait dengan dampak terhadap kegiatan produksi dan akan memberikan informasi tersebut setelah proses evaluasi selesai dilaksanakan. "PTFI tetap menaati rekomendasi dari Kementerian ESDM dan terus bekerja sama dengan pemerintah. Perusahaan terus menekankan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja seiring dengan dimulainya kegiatan operasional. Keselamatan selalu menjadi prioritas utama dan karyawan adalah aset utama, sekaligus pelaku-pelaku andal dalam seluruh proses pembangunan Indonesia masa kini dan masa depan," kata Lodewijk.

Suara Pembaruan

Penulis: 154/AB

Sumber:Suara Pembaruan