Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengeluarkan Peraturan Mendagri (Permendagri) yang mengharuskan laporan keuangan bantuan partai politik (parpol) diperiksa alias diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Aturan itu tertuang dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Disebutkan, laporan realisasi penerimaan dan pengeluaraan bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBN tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa BPK, merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi parpol bila hendak mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan parpol kepada pemerintah, baik dari APBN maupun APBD.

"Surat permohonan bantuan keuangan parpol harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dengan menggunakan kop surat dan cap stempel parpol, serta melampirkan kelengkapan administrasi. Salah satunya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tahun sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK," kata Mendagri seperti tertuang dalam Permendagri yang dikeluarkan Senin (3/4).

Selain mempertegas soal audit oleh BPK, Mendagri juga menegaskan, paling sedikit sekitar 60 persen dana bantuan keuangan yang diterima parpol nantinya haruslah dialokasikan untuk pendidikan politik. Penggunaan 60 persen dana bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik itu harus tertuang dalam sebuah dokumen rencana penggunaan anggaran yang disusun oleh parpol terkait.

Menanggapi pengaturan audit dana bantuan keuangan parpol oleh BPK ini, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengapresiasi positif terobosan Mendagri tersebut. Namun, dia memandang perlu juga ada aturan yang mengatur soal audit dana parpol non-APBN atau APBD yang dilakukan oleh auditor independen.

"Yang baiknya memang soal auditor dana parpol dilakukan oleh auditor independen, bukan auditor yang ditunjuk oleh parpol sendiri. Termasuk mengapresiasi jika dana partai diaudit oleh BPK," ujarnya.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14

Sumber:Suara Pembaruan