Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memberi salam dengan para menteri dari negara-negara ASEAN lain dalam jamuan makan siang Pertemuan Dewan ASEAN Economic Community (AEC) ke-9 di International Convention Centre, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Rabu (10/4)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa saat ini pemerintah akan membahas Peraturan Presiden (Perpres) terbaru mengenai percepatan pembangunan Bendungan Jati Gede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Menurutnya inisiatif pembangunan bendungan Jati Gede pertama kali dirancang pada 1963, yang selanjutnya pada 1975 dikeluarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri. Hatta mengatakan, dalam Pemendagri tersebut telah diselesaikan ganti rugi untuk 4.590 Kepala Keluarga (KK), namun Pemendagri
tersebut tidak tuntas karena didalamnya tidak diatur tentang jaminan hidup atau pemberian uang atau materi kepada 4.590 KK.

"Bendungan Jati Gede ini adalah yang kedua terbesar setelah Jati Luhur yang volumenya di atas 1 miliar kubik," ujar dia saat ditemui di Kantornya, Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (4/6)

Hatta mengatakan, fungsi dari pembangunan Jati Gede ini sangat banyak. Utamanya, yakni mengaliri 90 ribu hektare sawah dan dapat dijadikan sebagai objek wisata. Hatta mengatakan, dengan dibentuknya Perpres ini diharapkan proyek pembangunan bendungan Jati Gede ini dapat diairi pada Oktober 2014.

Menurut Hatta, dalam Perpres ini juga diatur mengenai bentuk ganti rugi pemerintah terhadap masyarakat. Ia menuturkan ada beberapa masyarakat yang berhak mendapatkan realokasi lahan baru dan dibangunkan rumah, dengan jumlah 4590 KK sesuai dengan pemendagri yang lama. Menurut Hatta anggaran yang telah disiapkan pemerintah adalah sebesar Rp 1 triliun, ia mengatakan anggaran tersebut murni dari anggaran Kementerian Perumahan Rakyat.

Dalam Kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pembangunan proyek bendungan Jati Gede ini sudah mencapai 74%, menurutnya yang akan menjadi fokus utama pemerintah adalah bagaimana agar masyarakat yang sekarang masih ada di lokasi segera dipindahkan.

" Kami ingin tanggal 1 Oktober ketika bendungan ini sudah diairi masyarakat sudah tidak ada disana dan harus benar benar beres," ujar dia

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan mengatakan masih ada 2713 KK baru yang sudah beli lahan padahal lahan itu sudah dibebaskan, ia mengatakan faktor penyebabnya adalah sebagian dari KK ini tidak tahu bahwa lahan tersebut akan dijadikan proyek pembangunan bendungan, ia mengatakan solusi yang akan diberikan pemerintah kepada 2713 KK ini adalah berupa bantuan.

Investor Daily

Penulis: DHO

Sumber:Investor Daily