Pembangunan perumahan diharapkan dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi.

Jakarta - Pemerintah bersama dengan DPR RI saat ini masih melakukan pembahasan terkait Rancangan Undang-target sasaran dari tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menuturkan saat ini pemerintah tengah melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tapera dengan DPR RI. Dalam pembahasan tersebut, menurut dia, terdapat sejumlah perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR, antara lain terkait sasaran dari tabungan perumahan rakyat.

"Memang ada sedikit perbedaan di sana, terutama di sudut pemerintah mengenai sasaran Tapera, di mana pemerintah mengusulkan penerima adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan BUMN, sedangkan DPR usulkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah," ujar Hatta di Jakarta, Rabu (5/6).

Untuk itu, menurut Hatta, pemerintah sudah membuat tim untuk melakukan pembahasan terkait rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat. Pihaknya juga menurut dia, akan mencoba menjaring aspirasi dari sisi pengusaha swasta dan para pekerja terkait rencana tabungan perumahan rakyat tersebut yang akan difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja.

"Nah ini kita putuskan untuk menjaring aspirasi bagi pengusaha dan mereka pikirannya seperti apa. Dinas Tenaga Kerja dan pengusaha akan melakukan pertemuan, aspirasi mereka nanti akan didengarkan," jelas Hatta.

Sementara itu, terkait besaran iuran yang harus dibayarkan menurut dia, masih berada dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat.

"Nanti tim yang akan merumuskan sejumlah usulan terkait Rancangan Undang-Undang Tapera. RUU ini harus selesai di masa persidangan ini," terang Hatta.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz juga berharap, RUU Tapera dapat rampung pada tahun ini, sehingga rencana tersebut dapat mulai direalisasikan pada tahun depan.

"Kami sedang bernegosiasi dengan DPR dan pemerintah atau kementerian terkait," ungkap dia.

Pihaknya, menurut Djan, mengusulkan besaran tarif 2,5% atau Rp 50 ribu dari gaji pokok sebesar Rp 1,5 juta-Rp 2 juta.

"Setelah satu tahun menabung, pekerja bisa mendapatkan fasilitas rumah sewa atau rumah milk yang dicicil sesuai kemampuan," jelas dia.

Investor Daily

Penulis: NTI/AF

Sumber:Investor Daily