Ilustrasi pendaftaran Caleg

Jakarta - Kepala daerah harus menandatangani surat pengunduran diri dilampiri dengan Surat Keputusan (SK) pemberhentian jika mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif sementara (bacaleg). Jika SK pemberhentian belum ada, maka dapat digantikan dengan surat keterangan bahwa pengunduran diri kepala daerah itu sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas di Jakarta, Kamis (13/6).

"Prinsipnya, apabila sampai dengan sebelum penetapan DCT kepala daerah tidak menyertakan surat pemberhentian atau surat keterangan tersebut, maka yang bersangkutan dicoret dari daftar," kata Sigit.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta selektif dalam menentukan verifikasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Khususnya, terkait majunya kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai bacaleg.

"Saya sedang mempertimbangkan untuk mengadukan KPU ke DKPP apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi bacaleg tidak diwajibkan mengundurkan diri oleh KPU," kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin.

Dia menjelaskan, pada pasal 51 ayat (1) huruf k UU Pemilu sudah jelas mengatur pencalegan kepala daerah. Dikatakan, ketentuan mundur bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sama dengan anggota TNI/Polri, PNS, serta pejabat dan staf yang bekerja pada suatu badan apapun yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD.

"Aneh sekali, kepada anggota TNI/Polri, PNS, serta pejabat dan staf yang bekerja pada suatu badan apapun yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD, diwajibkan mundur, sementara untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak diberlakukan aturan itu," tukasnya.

Suara Pembaruan

Penulis: C-6/YUD

Sumber:Suara Pembaruan