Sejumlah buruh yang tergabung dalam SPSI berunjukrasa menentang rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi di depan kompleks gedung Parlemen, Senayan, Jakarta

Bekasi - Sekitar 10 bus besar mengangkut buruh se-kawasan industri Kabupaten Bekasi menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka meninggalkan Markas Buruh (Oma Buruh) di Kawasan Ejib, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (17/6) sekitar pukul 08.30 WIB.

Buruh dari kawasan industri Bekasi ini akan bergabung dengan ribuan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Indonesia (MPBI), terdiri dari KSPI, KSPSI, KSBSI dan Federasi Serikat Pekerja lainnya menolak kenaikan harga BBM dengan mengepung gedung DPR RI yang saat ini dilakukan sidang paripurna terkait pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013.

"Hari ini, buruh serempak menolak rencana kenaikan harga BBM," papar Nurdin, kordinator aksi saat meninggalkan Oma Buruh.

Menurut Nurdin, diperkirakan ada sekitar 2.000 buruh se-Kabupaten Bekasi yang bergabung untuk mengepung gedung DPR.

"Kami mengangkut secara bergelombang. Diperkirakan ada sekitar 2.000 buruh dari kawasan industri Bekasi," ujar Nurdin.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konferderasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Togar Marbun mengatakan pihaknya telah mengerahkan sekitar 2.000 buruh menuju gedung DPR.

"Hari ini yang ke gedung DPR hanya dari KSBSI wilayah Jakarta, Bogor dan Tangerang. Sedangkan di luar itu, mereka masing-masing melakukan aksi di daerah masing-masing, tidak ke Jakarta," ujar Togar Marbun kepada SP.

Langkah pemerintah menaikkan harga BBM dengan kompensasi BLSM pada masyarakat miskin, menurut Togar, merupakan pembodohan kepada masyarakat karena sifatnya hanya sementara.

"Bocornya anggaran negara karena banyaknya para koruptor di negeri. Semestinya, mereka lah yang diberantas," tukas Togar.

Pemerintah juga tidak mampu dalam mengendalikan harga kebutuhan lainnya setelah adanya kenaikan harga BBM.

"Apalagi rencana kenaikan harga BBM ini, menjelang bulan puasa dan Idul Fitri. Sudah pasti, kenaikan harga BBM diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan lainnya. Jelas sangat memberatkan masyarakat," imbuh Togar.

Presidium MPBI yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan hal tersebut adalah tindakan pembodohan dan tidak produktif karenanya MPBI menyatakan sikap dengan tegas menolak kenaikan harga BBM dan pembagian BLSM, dengan alasan kenaikan harga BBM merupakan tindakan yang tidak pro rakyat kecil terutama buruh.

"Pemerintah dianggap telah gagal dalam mengelola kebijakan energi, dengan mengorbankan rakyat untuk kepentingan asing, karena minyak yang dikelola oleh pertamina hanya sekitar 14 persen dari total yang ada dan selebihnya dikuasai swasta dan asing, sehingga kita harus impor minyak," imbuh Said.

Said menyatakan jika pemerintah dan DPR tetap menaikkan harga BBM maka MPBI dan seluruh elemen rakyat akan terus menggerakan aksi pemogokan nasional yang melibatkan 10 juta buruh di seluruh wilayah Indonesia pada 16 Agustus 2013 mendatang.

Penulis: MKL/FEB