Logo Polri

Medan -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mengawasi proses regenerasi dan promosi di tubuh Polri yang patut dicurigai sebagai dampak pimpinan polisi di tingkat kepolisian daerah (Polda) dan kepolisian resort (Polres) yang tidak profesional.

"Faktor kedekatan antara Kapolda, Kapolres dengan pimpinan Polri, yang terkesan meremehkan proses pengamanan dalam menghadapi demonstrasi, berdampak pada arogansi aparat melakukan kekerasan," ujar pengamat kepolisian asal Medan, Horas Siagian, kepada SP, Rabu (19/6).

Siagian mengatakan, polisi tidak bisa menjadi alat melakukan kekerasan terhadap massa yang menyampaikan aspirasi. Apalagi, kekerasan itu sampai salah sasaran, tentunya menjadi tanggungjawab pimpinannya, yang salah menginstruksikan pola pengamanan.

"Kegagalan ini tidak terlepas dari proses promosi yang dilakukan pimpinan Polri. Ini perlu untuk ditelusuri mengingat banyak persoalan yang dihadapi Polri. Patut dicurigai, promosi karena kedekatan menjadi faktor kegagalan pengamanan demonstrasi di lapangan," katanya.

Siagian tidak menampik adanya kabar yang berkembang di masyarakat, bahwa proses regenerasi di institusi segaram cokelat itu, tidak berjalan semestinya. Bahkan, tidak sedikit di antara perwira tinggi mendapatkan bintang tanpa mengikuti seleksi sekolah pimpinan tertinggi (Sespimti) di Polri.

"Saya tidak menampik laporan yang beredar di masyarakat dan dari internal institusi tersebut, bahwa sebagian dari promosi itu berjalan karena diduga ada unsur kolusi. Pihak dari eksternal pun mempunyai peranan dalam menunggangi promosi itu. Patut diduga, banyak proses pengkarbitan," sebutnya.

Menurutnya, kegagalan pimpinan Polri dalam menangani berbagai permasalahan, baik itu saat pengamanan demo, mencegah korupsi dan nepotisme di dalam institusi, tidak terlepas dari dugaan pengkarbitan.

Hal itu, katanya, tidak baik buat masa depan Polri yang dikhawatirkan semakin jauh dari masyarakat.

"Banyak jenderal yang diduga tidak profesional tapi dipromosikan menjadi Kapolda. Bahkan, ada yang tidak mengikuti jenjang pendidikan Sespimti, justru dipromosi mendapatkan bintang satu dengan jabatan Wakil Kapolda. Padahal, senioran dari orang yang dipromosikan itu masih banyak yang berpangkat komisaris besar (Kombes)," katanya.

Suara Pembaruan

Penulis: 155/FEB

Sumber:Suara Pembaruan