Ilustrasi hutan.

Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai pemegang konsesi pengusahaan hutan cukup tanggap dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan tanaman industri bahkan menginvestasikan dana yang cukup besar untuk pengendalian kebakaran.

“Secara umum, pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin kehutanan sudah baik. Petugas mereka bahkan ikut membantu petugas manggala agni untuk melakukan pemadaman,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut Sonny Partono usai rapat koordinasi penanggulangan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Jakarta, Kamis (20/6).

Pencemaran asap yang mengakibatkan pencemaran hingga ke negara tetangga saat ini dikarenakan kejadian kebakaran lahan di sejumlah lokasi, khususnya di Riau. Pemantauan lima hari terakhir, kebakaran yang terjadi Riau berlokasi di lahan gambut yang berada di luar kawasan hutan.

“Kebakaran yang terjadi ada di lahan milik masyarakat dengan vegetasi semak belukar, sawit, dan karet,” kata dia.

Meski di luar kawasan hutan dan bukan menjadi tanggung jawab Kemenhut, lanjut dia, pasukan manggala agni dibantu dengan pemadam kebakaran swasta dan masyarakat akan tetap berupaya melakukan pemadaman. Sonny mengakui, kesulitan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi. Untuk itu, pihaknya meminta kesadaran semua pihak untuk membantu upaya pemadaman dan tidak lagi melakukan pembakaran lahan.

Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Mulia Nauli menjelaskan, pihaknya ikut berpartisipasi dengan melakukan patroli udara dan darat untuk memastikan upaya pencegahan kebakaran dapat optimal di area konsesinya.

"RAPP telah berinvestasi lebih dari USD 1,5 juta untuk peralatan pengelolaan hutan tanpa bakar termasuk juga melakukan pelatihan-pelatihan. Perusahaan melakukan pendekatan yang proaktif dengan mengintegrasikan teknologi pengelolaan hutan lestari dengan sistem deteksi dini dalam manajemen pencegahan kebakaran," ujar dia.

RAPP juga melakukan pelatihan terhadap masyarakat sekitar daerah konsesi yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPI) untuk menumbuhkan kesadaran kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (no burn policy).

"Masyarakat diajarkan bagaimana mendeteksi sedini mungkin adanya titik api yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran hutan dan bagaimana merespon serta melakukan reaksi cepat untuk pemadamannya. Mitigasi penanggulangan bahaya kebakaran ini menjadi penting and perlu untuk disosialisasikan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA)," jelas Mulia.

Mulia menambahkan, perusahaan berperan aktif dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam memadamkan kebakaran yang terjadi di luar konsesi perusahaan.

RAPP telah aktif berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dalam pencegahan kebakaran di provinsi Riau melalui knowledge sharing (berbagi ilmu dan praktik terbaik).

Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Purwadi Suprihanto menjamin tidak ada perusahaan pemegang IUPHHK yang melakukan praktik pembakaran dalam proses pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Purwadi menyatakan, titik api yang ada di konsesi IUPHHK umumnya disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan masyarakat.

“Perusahaan IUPHHK secara umu juga sudah memiliki peralatan pemadam api yang baik,” kata dia.

Purwadi menegaskan, perusahaan HTI justru dirugikan jika terjadi kebakaran di konsesinya sebab bisa merusak investasi tanaman yang sudah dikembangkan.

“Tidak mungkin perusahaan mau merusak investasi yang mereka tanam sendiri,” tutur dia.

Investor Daily

Penulis: INA

Sumber:Investor Daily