Ilustrasi ormas

Jakarta - Pasca-disahkannya UU Organisasi Massa (Ormas), Pemerintah segera menyelesaikan penyusunan tiga naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai petunjuk pelaksanaan UU tersebut. RPP tersebut, yakni tentang Pemberdayaan Ormas, dan RPP Ormas Asing. RPP Pendaftaran dan Pemberdayaan Ormas direncanakan disusun tim Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Sedangkan RPP Ormas Asing akan disusun tim Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemdagri, A Tanribali Lamo, mengatakan, penyusunan RPP tersebut dilakukan agar UU Ormnas dapat langsung berlakukan.

"Kami sependapat dengan DPR yang menyetujui disahkannya RUU Ormas menjadi UU. Mungkin, tiga PP ini yang relatif segera dipersiapkan," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/7).

Selain mempercepat penyusunan naskah tiga RPP, lanjut Tanribali, Pemerintah dan Panitia Khusus (Pansus) DPR juga akan mengoptimalkan sosialisasi UU Ormas kepada publik.

Sementara itu, terkait dengan pendaftaran ormas, tim Kemdagri juga akan meneliti betul sejumlah persoalan terkait penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas. Pasalnya, berdasarkan, pendataan Kemdagri, saat ini terdapat lebih dari 139 ribu ormas di Indonesia yang terdaftar.

"Rinciannya, di Kemendagri sekitar 65.577 ormas, Kementerian Sosial 25.406 ormas, Kementerian Hukum dan HAM 48.866 ormas, dan Kemenlu 108 ormas. Untuk fakta-fakta itu akan kita pertimbangkan dalam PP terkait pendaftaran ormas, bagaimana memperlakukan ormas-ormas yang sudah mati atau SKT-nya yang tidak berlaku lagi, kemudian terhadap ormas-ormas yang mendaftar secara baru, ormas-ormas yang berbadan hukum dan ber-SKT, kemudian ormas-ormas yang terjadi pergantian pengurus, dan sebagainya, itu akan jadi bahan pertimbangan kami nanti," tuturnya.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Ormas Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesbangpol Kemdagri, Bahtiar mengatakan, UU Ormas dibuat dalam rangka pembaruan sistem hukum terkait tatanan kehidupan ormas sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. RUU Ormas justru memberikan perlindungan terhadap hak berserikat berkumpul yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan hak asasi warga negara lainnya yang tidak ber-ormas, melindungi kepentingan publik, dan menjaga kedaulatan NKRI.

"Karena itu perlu pengelolaan secara seimbang dalam menjalankan hak kebebasan berorganisasi guna terwujudnya harmoni sosial, kedamaian, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat," ungkapnya.

 

Lihat Juga Video

Penolakan Warnai Pengesahan RUU Ormas

311 Anggota DPR Setuju, 50 Anggota DPR Menolak Dalam Voting RUU Ormas

Suara Pembaruan

Penulis: R-14

Sumber:Suara Pembaruan