Gubernur Sumatera Selatan Petahana Alex Noerdin menunjukkan surat suara yang akan dicoblosnya di TPS 03 Talang Semut Palembang, Kamis (6/6)

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) periode 2013-2018.

Kemenangan itu dibatalkan setelah MK mengabulkan sebagian permohonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel, Herman Deru-Maphilinda Boer.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang penetapan pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur Sumatra Selatan periode 2013-2018," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/7).

MK juga membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu gubernur-wagub Sumsel 2013, dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi bertanggal 13 Juni 2013.

Oleh karena itu, MK memerintahkan agar KPU Sumatera Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Seluruh TPS di Kota Palembang, Seluruh TPS di Kota Prabumulih, Seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

"Mahkamah memberikan waktu maksimal 90 hari kepada KPU Sumatera Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang terhitung sejak pembacaan putusan," ujar Akil.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan, pihak Alex, sebagai Gubernur incumbent, terbukti melakukan pengerahan dana APBD Provinsi Sumsel secara terstruktur, sistematis, dan massif untuk memenangkan pemilu.

Berdasarkan fakta persidangan, terbukti Alex memberikan aliran dana bantuan sosial kepada masyarakat dan organisasi sosial. Pemberian itu berdasar pada keputusan Gubernur Sumsel tentang penerimaan hibah dan bantuan sosial dalam APBD tertanggal 21 Januari 2013 dengan anggaran Rp 1,492 triliun.

Majelis hakim menilai pemberian itu tidak wajar, selektif dan terkesan dipaksakan menjelang pelaksanaan pemilukada. "Sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pihak Terkait sebagai Gubernur incumbent," kata Ahmad.

Pemanfaatan APBD antara lain digunakan untuk pembelian sepeda motor 1.500 unit kendaraan operasional roda dua di Tahun Anggaran 2013 yang diberikan kepada petugas pembantu pencatat nikah (P3N) di Sumatera Selatan senilai Rp 17,85 miliar.

Motor tersebut digunakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih. Selain itu ada juga pembagian sembako di Kecamatan Kertapatih Kota Palembang.

Menurut majelis, pemberian tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan Pihak Terkait yakni Alex Noerdin sebagai Gubernur incumbent.

Investor Daily

Penulis: RIS

Sumber:Investor Daily