Demo menolak kurikulum baru

Yogyakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Moh Nuh mengajak semua kalangan yang tetap menolak kurikulum baru 2013 termasuk Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mengajukan somasi agar tidak membuang energi. Mendikbud mengajak FSGI untuk berkontribusi dengan ikut memberi pelatihan bagi peningkatan kualitas guru, sehingga kualitas guru bisa lebih baik.

Pernyataan Mendikbud tersebut terkait dengan somasi yang akan dilayangkan FSGI ke pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, karena menilai penerapan kurikulum 2013, belum sesuai dengan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional. Dia mengakui, memang masih ada banyak orang yang tidak percaya dan menolak kurikulum, namun semua itu adalah bagian dari dinamika politik.

Tetapi, kalau menolak karena belum siap, tidak ada masalah. Sebab, faktanya ada ribuan sekolah yang justru mau menerapkan kurikulum baru secara mandiri.

“Kalau ada guru atau sekolah yang mengajukan somasi terkait kurikulum, ya silakan saja. Tetapi, kalau mau berpikiran positif, lebih baik gunakan energi itu untuk melatih rekan guru lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan sekolah khususnya para guru merasa kebingungan untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Materi yang diberikan dalam pelatihan guru hanya bersifat ceramah dan satu arah. Padahal, tuntutan Kurikulum 2013 adalah mengubah paradigma (mindset) mengajar guru menjadi lebih aktif atau sebagai fasilitator dan motivator.

“Kisruh sekali pada level sekolah tapi tidak terdengar. Kalau memang tidak siap betul, dibatalkan, jangan tahun ini atau hasilnya kita merencanakan kegagalan sistemik dengan memakai uang rakyat. Komisi X harus turun dengan memanggil Mendikbud,” tandas Retno.

Retno mengatakan FSGI akan mengajukan somasi atas implementasi Kurikulum 2013. Dari telaah FSGI bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kurikulum 2013 dinilai cacat hukum. Sebab, pemerintah berusaha melegalkan penerapan Kurikulum 2013 lewat PP 32/2013 tentang Perubahan atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP 32/2013 terbit belakangan, padahal Kurikulum 2013 sudah direncanakan sejak 2012. “Kurikulum 2013 melangkahi aturan yang ada,” kata Retno.

Namun, menurut Mendikbud, ada tiga kategori kesiapan penerapan kurikulum baru tersebut. Pertama, sekolahnya siap, gurunya siap, dan buku-buku pelajaran tersedia. Ketiga unsur tersebut, sudah terpenuhi, karena para guru sudah siap, dengan buku edisi cetakan pertama sudah selesai telah terdistribusi sampai ke sekolah-sekolah..
Hingga Minggu (14/7) dilaporkan 80 persen buku-buku sudah sampai ke sekolah sasaran. Apalagi buku pelajaran tersebut, baru akan dipakai dua atau tiga hari setelah masuk sekolah , sehingga masih ada waktu guru untuk mempersiapkannya. Sebab, bahan pelajaran itu juga bukan hal baru bagi guru yang selama ini sudah mengajar, apalagi mereka yang sudah ikut pelatihan.

Di samping itu, para pemilik sekolah tidak keberatan atau protes terhadap kurikulum. Misalnya, di Yogyakarta, ada sekolah swasta seperti yayasan, juga tidak keberatan di sekolah mereka menerapkan kurikulum. “ Jadi, mereka yang protes kurikulum, mereka bukan pemain. Tapi, kalau mau somasi, mau ke MA atau MK silakan saja, ini namanya demokrasi,” ujar Mendikbud.

Soal penilaian kurikulum tidak memberi ruang kreativitas guru, Mendikbud juga membantahnya. Menurutnya, buku pelajaran yang mengacu pada kurikulum baru ini hanya panduan dasar bagi guru, sehingga terbuka kemungkinan bagi guru untuk mengembangkan kreativitasnya, termasuk mencari buku sumber lain untuk pengayaan.

Suara Pembaruan

Penulis: 152/M-15/AF

Sumber:Suara Pembaruan