Tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap penanganan kasus korupsi Bansos di Pengadilan Tipikor Bandung Dada Rosada memenuhi panggilan KPK di Gedung KPK, Jakarta.

Jakarta - Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Dada Rosada, masih bisa menghirup udara bebas meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi Tedjocahyono terkait pengurusan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Dada masih bisa melenggang keluar dari kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/7), usai menjalani pemeriksaan selama sekitar delapan jam sebagai saksi untuk tersangka hakim Setyabudi Tedjocahyono.

Dada yang keluar sekitar pukul 17.55 WIB itu enggan berkomentar banyak mengenai pemeriksaannya kali ini. "Hanya melanjutkan," singkat Dada sebelum memasuki mobilnya yang telah menunggu di depan Gedung KPK.

Begitu juga saat disinggung soal penetapannya sebagai tersangka oleh KPK, Dada justru berkelakar menjawab pertanyaan awak media. "Buka (puasa) dulu dong, buka (puasa) dulu dong," kata Dada sembari tersenyum.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Dada Rosada bersama dengan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Edi Siswandi sebagai tersangka dalam kasus suap hakim terkait penanganan perkara korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Keduanya diduga sebagai pemberi suap kepada Hakim Setyobudi yang juga merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Oleh KPK keduanya disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 UU pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelum menetapkan sebagai tersangka, KPK diketahui sudah lebih dari delapan kali memeriksa Dada. KPK juga telah menggeledah kediaman pribadi maupun rumah dinas Dada, serta ruang kerja Dada di kantor Pemkot Bandung.

Diketahui, kasus ini terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 22 Maret lalu. KPK menangkap tangan Asep Triana dan Hakim Setyabudi di kantor Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai Rp 150 juta yang ditengarai sebagai uang suap yang diterima Hakim Setyabudi. Selain itu KPK juga menyita Rp 350 juta yang ditemukan di mobil milik Asep Triana.

Uang itu diduga sebagai suap terkait pengurusan kasus korupsi dana Bansos di Pemkot Bandung yang ditangani Hakim Setyabudi. Pasalnya, hakim Setyabudi merupakan ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara penyimpangan penggunaan dana bansos tersebut.

Oleh KPK, Hakim Setyabudi dijerat Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Selain Hakim Setyabudi, KPK juga menetapkan Asep Triana, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Herry Nurhayat, dan Toto Hutagalung sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 KUHP.

Disidang di Bandung

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP memastikan sidang perkara kasus dugaan suap hakim tersebut rencananya akan disidang di Pengadilan Tipikor Bandung. Alasannya, menurut Johan, lokasi kejadian perkara tersebut berada di Bandung, Jawa Barat.

"Sidang kasus dugaan suap terkait penanganan perkara bansos di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, rencananya akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Bandung. Karena sesuai dengan locus delicty (tempat kejadian perkara)," kata Johan.

Sebelumnya, Setyabudi pernah meminta disidangkan di Jakarta. Karena Setyabudi mengkhawatirkan proses sidang di Bandung akan diintervensi.

Terkait hal itu, Johan mengharapkan Pengadilan Tipikor Bandung menyidang secara independen dan adil. "KPK berharap bahwa Pengadilan Tipikor Bandung bisa menyidangkan dengan independent dan adil," kata Johan.

Penulis: RIS

Sumber: Investor Daily