Jaksa Agung Basrief Arief

Jakarta - Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, dalam menyambut Pemilu 2014, 21.637 warga adhyaksa yang tersebar mulai dari Kejaksaan Agung, 31 Kejaksaan Tinggi, 402 Kejaksaan Negeri (Kejari), dan 80 cabang Kejari, harus mampu mengantisipasi berbagai gangguan kamtibmas dan potensi pelanggaran pra hingga pasca pemilu.

Hal itu dikatakan Basrief dalam pidato di Upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke-53, dengan tema "Melalui Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2013 Mari Kita Terus Tingkatkan Integritas Moral Dalam Pelaksanaan Tugas Menuju Pemulihan Kembali Kepercayaan Masyarakat" di Jakarta, Senin (22/7).

Kejaksaan diminta dapat mengambil peran sedini mungkin demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, mandiri, transparan, serta akuntabel.

"Dalam menyongsong Pemilu 2014 sebagai tahun politik, tentunya eskalasi politik mulai meningkat. Hal ini harus diantisipasi dengan baik oleh Kejaksaan dalam mengambil peran sedini mungkin," kata Basrief.

Hadir dalam Upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke-53  Menkumham Amir Syamsuddin, Ketua KPK Abraham Samad, Kapolri Timur Pradopo, Kepala BPK Hadi Purnomo, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, dan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.

Selain itu, Jaksa Agung menyebutkan, Kejaksaan harus bersiap mengatasi kejahatan transnasional dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2014 sebagai konsekuensi perdagangan bebas dan investasi bebas. Setidaknya dapat menghindari Indonesia sebagai tempat paling aman untuk menyimpan aset hasil kejahatan.

Secara kelembagaan, Basrief menyinggung, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instusi yang dia pimpin masih rendah. Seluruh korps adhyaksa diharapkan dapat meningkatkan integritas moral selain meningkatkan kinerja untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat.

"Mari kita terus tingkatkan integritas moral, meningkatkan kinerja dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Sebagai bagian dari penegakan hukum, Jaksa Agung mengatakan, Kejaksaan harus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum. Dalam pemberantasan korupsi, Kejaksaan diharapkan tidak hanya mampu membuat jera pelaku korupsi namun turut berperan dalam mengembalikan keuangan negara yang telah diselewengkan.

"Untuk itu saya mengimbau pengembalian keuangan negara perlu untuk ditingkatkan," ujarnya.

Kejaksaan juga diharapkan dapat berperan dalam memecahkan persoalan masyarakat. Apalagi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap reformasi menurun. Hal itu disebabkan meningkatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas penanganannya.

"Rendahnya kepuasan masyarakat atas reformasi bahkan terjadi penurunan. Maka, selain meningkatkan integritas moral, meningkatkan kinerja, pahami setiap aspirasi, jadilah teladan. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, peran Kejaksaan dibutuhkan dalam memecahkan persoalan di masyarakat," katanya.

Dikatakan tantangan penegakan hukum ke depan semakin berat tetapi hal tersebut dapat diatasi melalui strategi yang lebih terencana, dan terarah dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Namun yang terpenting diperlukan juga konsistensi penegak hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

"Marilah kita pelihara nilai-nilai dan budaya organisasi serta menjunjung tinggi martabat Kejaksaan di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Suara Pembaruan

Penulis: E-11/AF

Sumber:Suara Pembaruan