Pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan keteranganya sesuai keahliannya pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta,  Jumat (26/7). BeritaSatu Photo/SP-Ruht Semiono

Jakarta - KPUD Nagekeo sudah melakukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif, dalam penyelengggaraan pilkada Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 8 Juli 2013. Lembaga negara ini dengan sengaja menggunakan logistik pemilu yang tidak asli, tidak standar, bahkan yang salah dalam melaksanakan pilkada. Tindakan KPUD Nagekeo nyata-nyata salah dan tidak memiliki dasar pembenar. Dengan kondisi logistik seperti itu, seharusnya pemungutan suara ditunda sampai tersediannya logistik yang telah ditentukan sesuai aturan.

"Karena perbuatan KPUD nyata-nyata salah dari awal, maka seharusnya tidak perlu dinilai lagi dampak langsungnya terhadap hasil pilkada. Mengulang pemungutan suara berdasarkan kepatuhan terhadap kerangka hukum pemilu yang ada merupakan langka adil untuk menjaga integritas pilkada Kabupaten Nagekeo," kata Refly Harun, saksi ahli yang dihadirkan penggugat pada sidang sengketa pilkada yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Jumat (26/7).

Perkara sengketa pilkada digelar MK atas gugatan tiga pasang calon bupati dan wakil bupati, yakni Piet Nuwa Wea-Florentinus Pone, Lukas A Tonga-Yoseph Juwa Dobe Ngole, dan pasangan Johanes Don Bosco Do-Gaspar Batubata. Sidang MK ketiga ini menghasilkan tiga saksi dari penggugat, yakni Refly Harun, Flavianus Batu, dan Marcelinus Damara. Sedangkan pihak termohon menghadirkan satu saksi dari sekretariat KPUD Nagekeo.

Flavianus adalah saksi dari TPS II Oewoe, Mauponggo yang "diambil" malam hari oleh petugas KPUD Kecematan untuk diminta menurunkan perolehan suara pasangan Johanes Don Bosco Do-Gaspar Batubata yang lazim disebut Paket DOA. Sedang Damara adalah ketua tim sukses Paket DOA.

Sebelumnya, pada persidangan Rabu (24/7), pemohon menghadirkan tiga saksi. Selain Damara, pemohon menghadirkan Herman Pasarani, panitia pemilihan kecamatan (PPK), Anwar Bali, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan Paskalis Taumai, pemilik fotokopi di Mbay, ibu kota Nagekeo. Paskalis menerima order fotokopi model C1 KWK dan lampirannya lebih dari 29.000 lembar.

Selain saksi, pihak penggugat menghadirkan sejumlah barang bukti, yakni model C1 KWK dan lampirannya. Lembaran C1 KWK merupakan pegangan para saksi. Sesuai ketentuan, fisik C1 KWK harus asli dan merupakan kertas berpengaman agar tidak mudah digandakan. Dari 239 TPS, Paket DOA mengumpulkan 218 C1 KWK. Sebanyak 21 model C1 KWK di 21 TPS tidak berhasil dikumpulkan karena para saksi diteror dan dipaksa menyerahkan bukti perolehan suara itu kepada petugas PPK.

Bukti lain adalah lembaran BC KWK dengan tulisan Kabupaten Sikka, padahal mestinya Kabupaten Nagekeo. Foto tujuh pasangan kandidat pada surat suara tidak diletakkan vertikal sesuai persyaratan, melainkan horizontal. Lampiran Model DA1 KWK menampilkan tulisan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Lampiran ini berisi rekapitulasi sertifikat hasil perhitungan suara.

Sengaja Melanggar Aturan
Menurut Rafly, bentuk formulir, spesifikasi teknis, dan formulir yang digunakan KPUD pada penyelenggaraan pilkada telah diatur secara detail dan ketat dalam peraturan KPU. Begitu juga dengan pendistribusian dan bentuk pengamanan perlengkapan pemungutan suara. Semuanya sudah diiatur KPU sedemikian rupa untuk menghindari kecurangan dan kecurigaan.

KPUD Nagekeo, setidaknya, telah melanggar tiga peraturan KPU. Pertama, PKPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada. Kedua, PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pilkada oleh PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan. Ketiga, PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada di Tempat Pemungutan Suara.

Kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu, kata Rafly, merupakan salah satu dari 15 syarat pemilu demokratis sesuai standar internasional. Dalam pilkada Nagekeo, KPUD sudah melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma standar KPUD.

"Tampaknya ada kesengajaan dari termohon untuk menggunakan logistik pemilu yang tidak asli, tidak standar, bahkan yang salah," ujar Refly.

Perbuatan tersebut dapat dikatakan dilakukan secara sistematis, karena dilakukan secara sadar dan tidak dalam kondisi force majeure atau kondisi darurat. Dilakukan secara terstruktur karena pelakunya para komisioner KPUD sendiri yang disebarkan kepada jajaran di bawahnya. Juga dilakukan KPUD secara masif karena terjadi di semua TPS.

Menurut ketentuan KPU, sebuah pelanggaran disebut bersifat sistematis jika pelanggaran benar-benar dilakukan secara matang. Pelanggaran bersifat terstruktur jika pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pilkada secara kolektif, bukan aksi individual. Pelanggaran dinilai masif jika dampaknya pelanggaran sangat luas dan bukan sporadis. "Dalam pilkada Nagekeo, semua unsur ini terpenuhi," ungkap Refly.

Perbuatan KPUD, kata Refly, telah mencederai prinsip atau standar pemilu yang demokratis, atau dalam bahasa UUD 1945 disebut "pemilu luber dan jurdil’". Tindakan KPUD telah melanggar beberapa asas yang harus ditaati penyelenggara pemilu seperti asas kepastian hukum, tertib, dan profesionalitas, seperti tertuang pada Pasal 2 UU 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Perbuatan termohon nyata-nyata salah dan tidak memiliki alas pembenar. Seharusnya, kata Refly, pemungutan suara ditunda sampai tersedianya logistik yang telah ditentukan sesuai aturan. "Karena perbuatan termohon nyata-nyata salah dari awal, maka seharusnya tidak perlu dinilai lagi dampak langsungnya terhadap hasil pilkada," ujarnya.

Kesalahan Paradigma
Selama ini, lanjut Refly, ada kecenderungan bahwa pelanggaran terhadap kerangka hukum pemilu dibiarkan sepanjang tidak dapat atau gagal dibuktikan berpengaruh langsung terhadap hasil pilkada. Hal ini akan memberikan pesan kepada penyelenggara pemilu bahwa tidak apa-apa melanggar kerangka hukum pemilu sepanjang tidak dapat atau gagal dibuktikan mempengaruhi hasil pilkada secara langsung. "Membiarkan tindakan tersebut tanpa koreksi akan merusak tatanan penyelenggaraan pilkada," ungkapnya.

MK dalam mengadili sengketa pilkada, kata Refly, perlu memperhatikan sejumlah prinsip dasar. Pertama, MK tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (prosedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice) apabila pelanggaran itu nyata-nyata merupakan pelanggaran konstitusi dan melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945)

Kedua, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Penyimpangan seperti ini tidak boleh dibiarkan.

Mengutip Electoral Justice: The International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assitance) Handbook 2010, Refly menjelaskan, para penyelengara pilkada perlu memperhatikan sejumlah prinsip dasar pemilu. Pertama, setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori ketidakberesan pelaksanaan pemilu. Penting diperhatikan ketidakberesan dalam proses penyelenggaraan pemilu yang menjadi faktor mengapa begitu banyak proses pemilihan kepala daerah berujung pada forum penyelesaian sengketa seperti di Mahkahmah Konstitusi.

Kedua, penyelenggara pemilu wajib mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai tersebut bersumber dari budaya dan kerangka hukum. Dari tujuh pasangan calon, dua pasangan calon dinyatakan KPUD masuk putaran kedua. Tapi, keputusan itu tidak diakui kandidat lain, bahkan tiga pasangan calon mengajukan gugatan.

"Pilkada yang tidak kredibel dan berintegritas menghasilkan pemenang yang tidak memiliki legitimasi," kata Refly.

Karena itu, penyelenggaraan pilkada yang sesuai norma standar dan semua prosedur dan peraturan pemilu oleh KPUD yang netral dan memiliki niat murni adalah sangat penting.

Ketiga, perdebatan yang berkepanjangan, perselisihan, keributan dan sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggaraan pemilu menandai merosotnya kualitas dan tidak berjalannya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu.

Tidak Ada Kredibilitas
Peran KPUD sangat penting dalam penyelenggaraan pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan kredibel. Tapi, akibat niat buruk para penyelenggara, dan penyimpangan terstruktur, sistematis, dan masif yang mereka lakukan, pilkada menghasilkan berbagai ketidakpuasan.

Pengaduan terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehubungan dengan pilkada terus meningkat. Pada tahun 2012 terdapat 99 pengaduan, sedang selama Januari-Mei 2013, pengaduan terhadap DKPP mencapai 117. Pada periode yang sama, pengaduan yang ditangani DKPP meningkat dari 30 ke 59 perkara. Selama periode ini pula, komisioner KPUD yang dipecat, termasuk ketua KPUD, meningkat dari 31 menjadi 38 orang.

Dalam penelenggaraan pemilu, kata Refly, terdapat sejumlah aspek normatif dan faktor yang menyebabkan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara diulang. Aspek dan faktor itu , antara lain, adalah kerusuhan (aspek kondisionalitas), pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan sesuai ketentuan, perubahan pada surat suara, pemilih menggunakan hak pilih lebih dari dua kali, kerusakan lebih dari satu suara oleh petugas KPPS, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut memberikan suara, politik uang, keterlibatan aparat, intimidasi. dan kelalaian petugas-penyelenggara pemilu.

Dalam sejarah pilkada di Indonesia, money politics atau politik uang dan counting manupulation atau manipulasi suara adalah praktik yang lazim. Tapi, tidak banyak pelanggaran ini yang ditangani dengan baik dan pihak yang bersalah diberikan sanksi tegas agar ada efek jera. Mestinya, cukup dengan satu saja bukti money politics, pemenang langsung didiskualifikasi .

Dari kedua pelanggaran ini, Refly melihat manipulasi suara memiliki dampak buruk yang jauh lebih dahsyat terhadap integritas sebuah pilkada. Penggunaan model C1 hasil foto kopi dalam pilkada Nagekeo merupakan contoh counting manipulation yang mengerikan. Peredaran 29.000 foto kopi model C1 KWK dan lampirannya pada pilkada Nagekeo tidak bisa diterima, apalagi itu terjadi pada saat tidak ada kondisi force majeure. Pada saat pilkada Nagekeo digelar tak ada kondisi yang mendesak atau force majeure.

"Kalau pun ada force majeure, KPUD harus meminta persetujuan Panwaslu dan semua keputusan harus dituangkan dalam berita acara pada rapat pleno," kata Refly.

Penggunaan kertas C1 foto kopi sangat besar dampaknya karena dengan kertas C1 yang tidak standar, peluang manipulasi terbuka lebar. Siapa pun bisa menggandakan dan menggantikan kertas C1 untuk mencapai tujuannya. Kalaupun ada kekurangan model C1 dalam jumlah tidak signifikan, kertas kosong pun bisa dipakai. "Tapi, harus ada persetujuan Panwaslu dan diyakini bahwa para penyelenggara pilkada memiliki clear intention," kata Refly.

Dalam perjalanan MK mengadili sengketa hasil pilkada, kelalaian penyelenggara pemilu menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan dibatalkannya pilkada. Refly menunjuk Putusan MK tentang pilkada Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sintang, dan pilkada Kota Surabaya. Tapi, pada pilkada Nagekeo, kata Refly, penyimpangan yang terjadi bukan karena kelalaian, tetapi kesengajaan.

"Berbagai bukti yang saya terima menunjukkan bahwa ada masalah netralitas dengan KPUD karena pelanggaran dilakukan sistematis, terstruktur, dan masif. Karenanya tidak ada relevansi bicara hasil penghitungan suara dari sebuah proses pilkada yang tidak kredibel. Pilkada Nagekeo harus diulang dengan menerapkan semua ketentuan yang berlaku agar hasilnya kredibel dan berlegitimasi," papar ahli hukum ini.

 

Penulis: P-12/AB